Anggota DPR RI Ingatkan Jokowi Soal Pemindahan Penduduk ke Ibu Kota Negara Baru

oleh -236 views
Irwan Fecho, anggota DPR RI.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Konsekuensi logis dari pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah potensi eksodus penduduk secara besar-besaran ke daerah baru. Presiden Joko Widodo menyebut IKN baru menjadi magnet terjadinya pemindahan penduduk.

Namun anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) Irwan Fecho menanggapi hal tersebut sebagai sebuah peringatan agar pemerintah berhati-hati dalam menurunkan kebijakan yang memberi dampak terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemindahan ibu kota negara yang baru akan diikuti dengan pindahnya sekitar 1,5 juta jiwa ASn (Aparatur Sipil Negara) bersama dengan keluarganya. Namun di luar itu, seperti halnya Jakarta yang secara alami menjadi magnet perpindahan penduduk, maka IKN yang baru juga diperkirakan juga akan mengalaminya.

“Selain perpindahan 1,5 juta ASN di Jakarta ke IKN baru, sebaiknya Jokowi tidak terburu-buru memutuskan terkait pemindahan warga pulau Jawa ke lokasi IKN yang baru walau dengan alasan pemerataan penduduk,” kata Irwan, Sabtu (25/1/2020).

Sebelumnya, dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1), Jokowi menyebut dari total 267 juta penduduk, sebanyak 56 persen (149 juta) berada di Pulau Jawa. Jokowi ingin magnet pulau Jawa dipindah ke IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bahkan, Jokowi ingin “memaksa” mereka pindah, meskipun belum mengetahui secara pasti apakah punya keinginan untuk tinggal di IKN.

“Lebih bijaksana jika Jokowi mengundang tokoh-tokoh masyarakat Kaltim ke Istana Negara dan meminta pendapat mereka. Bagaimanapun ini adalah masalah sosial, budaya dan sejarah Kalimantan Timur,” jelas Anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Irwan menjelaskan bahwa kondisi eksisting Kaltim saat ini masih banyak masyarakat lokal yang belum sejahtera, termasuk belum memiliki tanah dan tempat tinggal.

Seharusnya, kata dia, ini yang diperhatikan terlebih dahulu oleh Jokowi, beserta pemerataan infrastruktur dan ekonomi.

“Transmigrasi di Kaltim sendiri juga masih banyak menyisakan masalah. Tanah mereka berada dalam kawasan hutan, punya sertifikat tapi lahannya tidak ada. Harusnya pemerintah pusat selesaikan dulu masalah ini daripada kemudian mengadakan program transmigrasi baru,” tuturnya.

Anggota Komisi V DPR ini khawatir gagasan mantan gubernur DKI Jakarta itu memindahkan warga pulau Jawa ke IKN, hanya akan melahirkan kesenjangan baru dan potensi konflik baru.

“Berbeda halnya bila masyarakat Kaltim kehidupannya sudah berkeadilan dan sejahtera, opsi yang disampaikan Jokowi itu bisa dibuka,” tutupnya. #

Wartawan: Heriman