Komisi II DPRD Kaltim Rapat, Soal Pembentukan Pansus Perusda Nakal tak Diagendakan

oleh -188 views
Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Upaya lanjutan Komisi II DPRD Kaltim dalam menyelesaikan persoalan pada Perusahaan Daerah (Perusda) telah diagendakan dalam rencana program kerja satu bulan ke depan. Namun soal Pansus (Panitia Khusus) “Perusda nakal” yang selama ini didengungkan untuk dibentuk, tak masuk dalam agenda kerja.

Program kerja yang akan menjadi prioritas adalah melakukan hearing dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Program ini sebagai lanjutan kegiatan Komisi II sebelumnya yang telah beberapa kali hearing dengan direksi Perusda dan stakeholder Pemprov Kaltim.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang seusai rapat internal bersama seluruh anggota, Selasa (28/1/2020), di ruang rapat lantai 3, gedung D DPRD Kaltim, program Komisi yang membidangi keuangan daerah itu akan fokus kepada manajemen Perusda dan anak-anak perusahaannya.

“Kami sudah menyusun program kerja satu bulan ke depan. Komisi II akan fokus membahas permasalahan Perusda, dengan memprioritaskan hearing-hearing bersama Perusda beserta anak perusahaannya,” urai Veridiana.

Dari hasil rapat pimpinan (rapim) Komisi II DPRD Kaltim diberi batas waktu hingga (28/2/2020) untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan.
“Dari hasil laporan dan rekomendasi yang lahir kemudian baru akan ditindak lanjuti oleh pimpinan,” bebernya.

Lebih lanjut, Veridiana mengatakan mulai 3 Februari 2020 Komisi II DPRD Kaltim akan memanggil kembali 8 Perusda beserta anak perusahaannya. Selain itu, akan mengundang Asissten II Pemprov Kaltim, Kepala Biro Ekonomi, Kepala BPKAD dan Biro Hukum.

“Pemanggilan biro hukum terkait payung hukum pada saat pendirian Perusda, apa bahasanya di situ kita akan ulas, apakah memang perusda itu dibentuk pada waktu itu untuk mencari PAD ataukah Perusda itu dibentuk hanya untuk kepentingan lain,” jelasnya.

Ditegaskan, target Komisi II DPRD Kaltim adalah meminta laporan pertanggungjawaban seluruh Perusda.

“Intinya kami akan membenahi Perusda yang nanti akan mempertanggungjawabkan aset dan anggaran daerah yang sudah masuk di badan usaha daerah itu,” tutupnya.#

Wartawan: Heriman