BeritaKaltim.Co

Wali Kota Samarinda Dituding Ketua DPRD “Bermain” Sendiri

SAMARINDA, beritakaltim.co- Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, melampiaskan kemarahannya terhadap Wali Kota Samarinda dan jajarannya. Secara khusus mengundang Wartawan di ruang paripurna Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuk Rahmat, Selasa (12/5/2020), dengan nada kencang menyebut eksekutif ‘bermain sendiri’ memutuskan anggaran untuk penanganan Covid-19, tanpa melibatkan DPRD.

“Kami kecewa dengan wali kota dan sekda. Karena kita undang berkali-kali untuk membicarakan masalah anggaran Covid-19, selalu menghindar dengan alasan tidak ada pertemuan atau physical disatancing,” ucap Siswadi yang dalam acara jumpa pers didampingi Wakil Ketua DPRD H Subandi dan Rusdi. Hadir juga anggota DPRD dari Banggar DPRD.

Ketertutupan eksekutif dalam menyusun realokasi anggaran dan refocusing menimbulkan kecurigaan. Padahal, APBD 2020 adalah hasil kerja bersama eksekutif dan legislatif yang kemudian disyahkan menjdai Perda. Sekarang disaat terjadi situasi darurat dan pemerintah diminta melakukan refocusing, menurut Siswadi, paling tidak ada komunikasi dengan legislatif.

“Kami di DPRD ini, mulai pimpinan dan Banggar sampai anggota dewan tidak ada diajak komunikasi soal anggaran untuk covid-19. Kami ini wakil rakyat lho. Tiap hari ditanya sama warga bantuan dari Pemkot Samarinda untuk masyarakat berapa besarannya. Kami tidak bisa jawab karena tidak tahu,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Karena ketertutupan eksekutif, Siswadi mengatakan adanya kemungkinan memainkan anggaran untuk kepentingan kelompok tertentu. “Kami hanya mendengar anggaran penanganan COVID-19 dialokasikan Rp300-an miliar,” ucapnya lagi.

Siswadi mengatakan, ada indikasi eksekutif berusaha berlindung di balik Surat Keputusan dua Menteri, Mendagri dan Menkeu terkait relokasi anggaran dan recofusing. Dalam SK tersebut diminta semua jajaran pemerintahan di daerah melakukan refocusing anggaran dengan memotong sekitar 50 persen anggarannya untuk penanganan covid-19.

Dari SK 2 Menteri tersebut akhirnya seluruh proyek dan kegiatan pemerintahan dihentikan. Menurut Siswadi, SK tersebut menjadi tempat berlindung dari wali kota. Dia punya rekaman video bagaimana pertemuan-pertemuan dilakukan eksekutif yang diduga untuk mengatur agar proyek-proyek tetap jalan. #

Wartawan : Hardin

Comments are closed.