SAMARINDA: Tudingan Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, dijawab Sekretaris Daerah Sugeng Chairuddin. Dalam video connference dengan sejumlah Wartawan, Sugeng secara blak-blakan menjawab tuduhan itu tidak punya dasar.
Jawaban Pemerintah Kota Samarinda atas serangan dari Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, dijawab dengan lugas oleh Sugeng. Kepada sejumlah wartawan melaluo video conference, Rabu (13/5/ 2020) dia mengaku cukup terkejut dengan tuduhan itu.
Satu per satu Sugeng menjawab serangan yang dialamatkan kepada dirinya maupun Pemkot Samarinda. Menyangkut dirinya menyembunyikan anggaran karena tidak mau hadir diundang rapat oleh DPRD, Sugeng menjawab tidak ada yang bisa disembunyikan soal anggaran saat ini.
“Hari gini menyembunyikan anggaran. Semua ada yang mengawasi. Mulai dari pengawasan internal, BPK sampai KPK,” ujar Sugeng.
Mengenai Surat Keputusan Bersama dua menteri, yaitu Mendagri dengan Menkeu, menurut Sugeng, karena pada dasarnya pemerintah selaku eksekutif dalam kondisi darurat diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran agar memasukkan refocusing untuk penangangan Covid-19. Dia bekerja dengan seluruh SKPD hingga akhirnya diperoleh data-data seperti kontraksi APBD Kota Samarinda tahun 2020 sekitar Rp900 milyar.
“Tidak benar kalau kami pemerintah tidak ada komunikasi. Kami komunikasi, ini perhitungannya akan terjadi kontraksi di sini. Jumlahnya begini. Memang tidak ada anjuran pertemuan tatap muka dengan DPRD, itu memang sesuai aturan SKB dua menteri. Jadi tidak ada deal-dealan pemerintah dengan DPRD,” jelas Sugeng.
SKB dua Menteri juga mengatur jadwal pelaksanaan penyesuaian APBD oleh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota se-Indonesia. Waktu yang ditetapkan dalam SKB itu adalah 2 minggu sejak diterbitkan aturannya tanggal 9 April 2020. Karena mengejar timeline, Pemkot Kota Samarinda berusaha maksimal.
“Sebab ada konsekuensi. Kalau gak selesai Samarinda kena finalti. DAU dari Kemenkeu gak turun. Kalau DAU gak turun, semua bisa gak gajian. Termasuk DPRD,” ucapnya.
“Alhamdulilah, akhirnya Pemkot Samarinda berhasil menyelesaikan dan tidak kena finalti,” ujarnya lagi.
Sebelumnya Ketua DPRD Siswadi menyebut nama Sekda Kota Samarinda berada di balik penyembunyian anggaran-anggaran dengan dalih penanganan Covid-19. Menurut Ketua DPRD, Pemerintah diundang berkali-kali untuk membahas soal anggaran, tapi tidak pernah mau datang.
Alasan Sugeng tidak mau rapat dengan DPRD secara tatap muka, karena adanya larangan berkumpul yang diterjemahkannya lebih 10 orang. Jika rapat di DPRD dilakukan, maka sudah pasti pesertanya lebih 10 orang. Sugeng mengaku tidak mau sebagai pejabat pemerintah justru melakukan pelanggaran soal physical distancing.
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang juga jadi sasaran tembakan liar dari Ketua DPRD tidak mau menanggapi. Karena menyangkut anggaran dia menyerahkan kepada Sekda Sugeng Chairuddin. #
Sumber : Kaltim TV
Comments are closed.