SAMARINDA, beritakaltim.co- Untuk mengetahui permasalahan serta kontribusi sektor perkebunan guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Provinsi Kaltim melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perkebunan Kaltim.
Rapat yang berlangsung di lantai 6 gedung D tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang serta dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan.
Dalam rapat tersebut tercuat berbagai isu strategis yang menjadi pembahasan, yakni lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan efesiensi pemanfatan lahan pada pola ruang perkebunan.
Kemudian rendahnya produktivitas kebun rakyat, pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal, permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan. Serta meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan, pengelolaan data sektor perkebunan masih lemah, masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan.
Kepala Dinas Perkebunan, Ujang Rachmad mengatakan antara Dinas Perkebunan dan Anggota DPRD Kaltim memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui upaya dan usaha pembangunan perkebunan.
“Melalui mekanisme perluasan maupun intesifikasi dan upaya lainya,” ungkapnya usai RDP di lantai 6 gedung D, karang paci. Samarinda, Senin (15/6/2020).
Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala tapi yang paling utama adalah masalah pemasaran dan industri hilir.
“Yang utama bukan pada aspek perluasan atau produksi tetapi pada permasalahan pemasaran dan kesiapan industri hilirnya, seperti diketahui sektor perkebunan memastikan ketersediaan bahan baku, masalah muncul karena tidak tersediaanya jalur pemasaran dan industri hilir yang belum mampu menampung komiditas industri hilir sehingga terjadi over suplay,” urainya.
Disektor perkebunan Kalimantan Timur masih didominasi oleh perkebunan kepala sawit yang dinilai memiliki manfaat besar baik untuk masyarakat maupun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
“Sebetulnya banyak kontribusinya dari sektor kelapa sawit. Tentunya pengembangan ekonomi kerakyatan secara luas melalui pengembangan usaha perkebunan kalau terhadap masyarakat itu sangat banyak manfaatnya tapi dalam konteks seberapa besar kontribusi ke PAD itu yang masih perlu kita kembangkan,” pungkasnya.
Sementara Anggota Komisi II, Sutomo Jabir mengatakan kedepan pihaknya akan mendorong Dinas perkebunan agar lebih hasil dari perkebunan dapat diakomodir dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita akan sama-sama berkerja sama guna mendukung kaltim berdaulat dengan menyiapkan koneksi sehingga hasil perkebunan bisa dimanfaatkan secara optimal,” bebernya. #
Wartawan:Heriman
Comments are closed.