BONTANG, beritakaltim.co– Pembahasan tenaga kerja antara Komisi I DPRD Bontang bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bontang dan PT Brantas Adiprata berujung memanas.
Situasi memanas ketika dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas terkait recruitment tenaga kerja pembangunan proyek Bontang City Mall (BCM), terlontar ucapan dari pihak tenaga kerja yang seakan tidak dihargai oleh manajemen PT Brantas. Perusahaan itu dituding melakukan rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah tanpa memberikan informasi ke dinas tenaga kerja, Selasa (23/6/2020) siang.
Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Bontang, Usman HM mengungkapkan kekecewaannya langsung di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kata dia, masuknya 21 tenaga kerja dari luar Kota Bontang ini tanpa adanya koordinasi antara PT Brantas Adipraya dengan pihak Disnaker Kota Bontang.
“21 tenaga kerja ini ada, baru saya dengar. Kalau tidak ada RDP ini saya tidak akan tau kalau ada kedatangan tenaga kerja,” ungkap Usman kala diberi waktu menjawab oleh Komisi I DPRD Bontang.
Tak hanya itu, Usman pun melontarkan kekecewaan kepada PT Brantas Adipraya lantaran kedatangan 21 tenaga kerja tersebut ditengah wabah covid-19 yakni di bulan maret 2020.
“Harusnya kalian (PT Brantas. Red) bisa koordinasi dengan kami jangan seenaknya memasukkan tenaga kerja tanpa adanya informasi, minimal kirim surat,” ungkapnya.
Akan tetapi, hal berbeda diutarakan oleh anggota Komisi I, Bakhtiar Wakkang. Ia merasa tak dihargai oleh Kabid Disnaker Bontang tersebut. Bakhtiar kecewa dengan lontaran kalimat Kabid Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja yang bunyinya begini: Saya ini mantan preman dan mantan pendemo, jadi wajar kalau nada keras karena sudah bawaan dari diri saya.
Hal itu menyulut BW (sebutan Bakhtiar Wakkang) anggota DPRD yang dikenal keras dalam menyampaikan pendapat.
“Saya juga mantan preman, tapi tolong dijaga kata-katanya. Bedakan tempat dimana kita berbicara. Seperti saat ini, ini lembaga terhormat jadi tolong dijaga nadanya,” ungkap BW menimpali nada dari Usman.
Tak hanya itu, BW pun juga mengingatkan kepada PT Brantas Adipraya untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait tenaga kerja.
Hal senada pun diutarakan Anggota Komisi I lainnya, Muhammad Irfan mengingatkan, jika ada intervensi dari pihak lain untuk memasukkan tenaga kerja di BCM. Ia pun meminta untuk tidak merespon hal ini dikarenakan seluruh pelaksanaan proyek pembangunan BCM melalui ranah pemerintah Kota Bontang.
“Jangan digubris kalau ada intervensi, baik dari LSM maupun dari pihak-pihak lain selain dari pemerintah,” ungkap Irfan.
Sementara itu, Manager Operasi PT Brantas Adipraya Ibtahim Bahasoan mengungkapkan, 21 tenaga kerja yang datang dari luar Kota Bontang merupakan tenaga ahli dan merupakan pekerja yang sudah lebih dari 20 tahun ikut proyek yang dimenangkan PT Brantas Adipraya.
“Semuanya tenaga ahli yang sudah lama ikut kami dalam menjalankan proyek di Indonesia,” ungkapnya.
Dikatakannya, ke 21 orang tersebut baru tiba di Kota Bontang sebanyak 8 orang, dimana ke 8 orang tersebut sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai standar protokol kesehatan Covid-19.
“Baru 8 orang uang datang di gelombang pertama ini, sisanya nanti akan datang lagi dan semuanya tenaga ahli yang akan mengerjakan pekerjaan khusus di gedung BCM,” ungkapnya. (Adv)
Wartawan : Ismail
Comments are closed.