BeritaKaltim.Co

Anggota Komisi II DPRD Nursalam Tolak Jam Malam

BONTANG, BERITAKALTIM.CO– Guna menekan bertambahnya angka positif Covid-19 di Kota Bontang, Pemkot Bontang, kini mulai mengkaji jam malam untuk diberlakukan kembali.

Namun hal tersebut rupanya, masih menjadi penolakan beberapa Aggota DPRD, Salah satunya, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Nursalam yang menyebut pemberlakuan kembali jam malam merupakan hal yang kurang tepat saat ini dilakukan.

“Karena ini bukan darurat militer bukan darurat sipil, kalau kemudian jam malam ini diberlakukan pemerintah kota, tapi jangan kemudian seperti jam malam perang,”ucapnya, saat ditemui di ruangannya Gedung DPRD Bontang, Rabu (21/10) siang.

Menurutnya, ketika nantinya diberlakukan kembali peraturan tersebut, seolah-olah Kota Bontang menjadi dalam keadaan yang cukup darurat. Apalagi, ketika diberikan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan.

“Saran saya kepada pemerintah kota sebetulnya okelah jam malam dan ada sanksinya, sanksinya mungkin bisa saja istirahat,” tuturnya.

Dengan begitu, Ia menambahkan agar tidak mempersempit ruang gerak masyarakat ketika adanya aturan jam malam tersebut. Ia juga mengatakan, berbagai hal tertentu sudah sangat ideal ketika peraturan jam malam tersebut diberlakukan.

“Jam 10 memang sudah ideal, seperti untuk toko-toko, tapi kalau untuk cafe-cafe di jam 10 kan itu menjadi tempat untuk mendapatkan keuntungan dari pengunjung,” jelasnya.

Politikus dari Partai Golkar ini menyarankan, pemerintah bisa lebih mementingkan dalam hal memberlakukan aturan menggunakan disiplin masker, tertuma bagi pemilik cafe yang ada.

“Bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker jangan dilayani. Kalau kemudian dikasih karena tidak pakai masker, terus didenda uang, itu tidak masuk akal. Kalau perwali sudah berlaku, jangan setengah-setengah jika wacana ini diberlakukan,”sarannya.

Dengan begitu, tim covid selain melakukan razia, namun diutamakan lebih penting kepada mengedukasi pengunjung yang berada di cafe untuk tetap patuh pada protokol covid dengan tetap menggunakan masker.

“Tidak mungkin selama 24 jam petugas memantau pengunjung tersebut, selama pemilik cafe mewajibkan protokol tersebut. Karena kita disatu sisi ekonomi tidak boleh berhenti, disisi lain kita memutus penyebaran covid tidak mudah,” imbuhnya.

Nursalam juga menyampaikan, adanya pemberlakuan jam malam nantinya, tidak menjadi pengaruh pada pendapatan PAD. Hal ini dikarenakan, bukan menjadi pendapatan asli dari daerah.

“Karena ada yang tidak berizin, tidak terdaftar dan tidak masuk dalam penarikan, tidak akan berpengaruh kepada PAD hanya akan berdampak pada UMKM itu sendiri,” tandasnya.#

Wartawan : Ph

Comments are closed.