BeritaKaltim.Co

Kepala Bappeda Jawab Isu Penurunan Penerimanan Kaltim Akibat Omnibus Law

BERITAKALTIM.CO- Disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berpotensi menghapus Dana Bagi Hasil (DBH) atau royalti dari kegiatan pertambangan batu bara di Kaltim. Hal ini tertuang dalam pasal 128 dan 129 UU Ciptaker revisi Pasal 162 UU 3/2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang sedang ramai diperbincangkan.

Ayat kedua pasal 128A berbunyi, “Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).”

Kemudian Ayat ketiga bertuliskan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kedua pasal tersebut disinyalir berdampak kepada Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba Kaltim. Khususnya dibidang batu bara di mana perusahaan penambang batu bara yang punya industri hilir boleh mengajukan insentif royalti hingga nol persen.

Oleh sebab itu, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Prof Dr. Ir. H. M. Aswin, MM menjawab adanya kegelisahan tersebut. Menurutnya, saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur secara teknis mengenai pembagian DBH. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan Peraturan Pemerintah (PP) jika hal itu betul-betul tertuang dalam UU Ciptaker.

“Kalau dia buat PP-nya itu yang terkait. Dan kita kan berhak melakukan Judicial Review dan sebagainya,” ucap Aswin saat diwawancarai via telepon, Jumat sore (23/10/2020).

Terkait Omnibus Law sendiri, Aswin setuju dengan alasan bahwa UU sapujagat tersebut dilakukan untuk mempermudah investor. Namun, ia mengatakan bahwa paling tidak, penyusunannya harus mengikuti prosedur dan melalui rapat konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.

“Minta pendapat itukan harus dilakukan, tidak seperti membalikkan telapak tangan,” ucap Aswin.

Terkait regulasi, Aswin menyebut bahwa pihaknya masih mengacu pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah. Sedangkan dalam Omnibus Law, menurut Aswin, hal tersebut tidak ada tercantum dituliskan.

“Omnibus law tidak berkaitan dengan uu dana perimbangan seperti itu,” sambung Aswin.

Kalaupun berubah. Aswin mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak boleh bertabrakan dengan UU No. 3 Tahun 2004 tersebut. Sehingga Ia berharap bahwa pemerintah pusat dapat mengedepankan asas keterbukaan terkait penyusunan undang-undang tersebut.

“Kalau disinyalir membuat peraturan diam-diam, itu namanya perampokan terhadap hak rakyat. Rakyat kan harus tau apa yang dibuat dan (pemerintah pusat) harus terbuka membuat aturan,” pungkas Aswin. #

Wartawan: Thina

Comments are closed.