BeritaKaltim.Co

Usulkan Raperda Keolahragaan, KONI Samarinda ingin Kepastian Hukum

BERITAKALTIM.CO- Guna memajukan olahraga dan kesejahteraan pelaku olahraga di Kota Samarinda, KONI Samarinda untuk keempat kalinya melakukan mediasi dengan Komisi IV DPRD Kota Samarinda, pekan tadi (Kamis, 22/10/2020).

Dandri Dauri selaku Wakil Ketua I KONI Samarinda mengatakan, pertemuan tersebut untuk melanjutkan pembahasan usulan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) keolahragaan Kota Samarinda yang berjumlah 114 pasal.

Poin paling mendasar dan menonjol untuk disahkan menjadi Perda, utamanya terkait bentuk penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi seperti atlet maupun pelatih dari cabor (cabang olahraga). Usulan tersebut tertuang pada pasal 92 terkait bonus misalnya, bisa saja berupa insentif, asuransi pekerjaan, jaminan hari tua, serta kenaikan pangkat luar biasa apabila atlet itu dari POLRI atau TNI.

Terkait Masalah pemberian bonus pada atlet berprestasi peraih medali emas di kejuaraan multi event seperti Porprov, Dandri berharap ada kepastian hukum mengenai nominal dan waktu pencairan atau pemberian bonus.

“Setiap selesai pergelaran event olahraga seperti Porprov selalu saja persoalan pencairan bonus terlambat dan nominalnya selalu simpang siur. Maka dari itu perlu ada payung hukum dalam bentuk perda yang mengatur hal itu,“ ujarnya.

Ditambahkan Dandri, terkait mengenai Raperda Pasal 19, pihaknya juga meminta dialokasikan dana 2,5 persen melalui OPD terkait dalam hal ini Dispora dan KONI. Hal itu seperti di Sulawesi Utara dan Tangerang yang didukung oleh DPRD didaerahnya.

Nantinya dana tersebut fokusnya terkait untuk keberlangsungan kegiatan olahraga di Samarinda, seperti sarana olahraga dan anggaran operasional cabor.

Danri mengungkapkan, melihat fakta di lapangan banyak sarana olahraga penunjang seperti tempat berlatih para atlet yang masih minim, Bahkan tempat berlatih cabor panjat tebing contohnya yang berada di Tepian Mahakam digusur tanpa sepengetahuan pihak cabor.

“Catat. Ini penting, tempat latihan cabor-cabor kita masih banyak satu lapangan itu bisa digunakan satu sampai empat cabor. Bahkan nyaris terakhir saya dengar tempat latihan panjat tebing yang sudah bagus-bagusnya berada di tepian mahakam dibongkar tanpa sepengetahuan pihak cabor. Nah, Kami berharap hal-hal seperti ini dengan adanya Raperda bisa ada kepastian hukumnya,“ tutupnya. #

Wartawan: Ahmadi

Comments are closed.