BeritaKaltim.Co

Tidak Hadir Panggilan Rapat, Bahktiar Wakang Soroti Disnaker

BONTANG, BERITA KALTIM– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Senin (26/10) lalu, oleh Komisi I tidak dihadiri PT Panglima Siaga Bangsa maupun Disnaker Bontang. BW menyayangkan sikap ini utamanya pada Disnaker Bontang yang dianggap tidak serius menanggapi keluhan masyarakat.

“Intinya yang pertama Komisi I sangat kecewa denga sikap dari beberapa stake holder utamanya dari Disnaker sebagai representasi pemerintah kota,”ungkapnya.

Ia menganggap, dimasa sulit seperti ini naluri sensitifitas pemerintah seharusnya lebih diditunjukkan dalam merespon keluhan yang disampaikan masyarakat termasuk masalah ketenagakerjaan ini.

“Tapi alhamdulillah hari ini dengan sendirinya memberikan gambaran pada masyarakat bahwa mereka tidak serius mengurusi rakyat.” Ujarnya tegas saat menyampaikan tanggapan atas tidak hadirnya Disnaker dalam Ruang Rapat II DPRD Bontang, Senin (26/10) pagi.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Bontang ini juga menganggap, PT Panglima Siaga Bangsa tidak memiliki etikat baik, pasalnya pada undangan rapat Agustus 2020 lalu juga tidak memenuhi pemanggilan rapat oleh Komisi I dengan dalih COVID.

“Jangan merasa bahwa hanya karena persoalan covid, semua persoalan atau pun kekacauan kita tutup mata. Bontang belum memberlakukan PSBB jadi secara tatap muka itu masih dibenarkan untuk melakukan rapat langsung seperti ini.” Pungkasnya

Kedepan, Komisi I berinisiatif akan berkonsultasi dengan ketua DPRD terkait langkah apa yang akan diambil guna menuntaskan masalah ketenagakerjaa ini.

“Seperti yang disampaikan pak Rusli tadi, ada satu hal yang mungkin sangat krusial ketika ini menjadi momok di DPRD. Kita akan melakukan upaya agar PT Panglima Siaga Bangsa itu bisa lebih terbuka dan humanis dengan DPRD Bontang dalam hal menyikapi persoalan tenaga kerja dan proses rekrutmen dilingkungan PT Panglima Siaga Bangsa terkait masalah security yang ada di PC VI.”

Komisi I, akan melakukan rekomendasi pada pemerintah kota untuk melakukan upaya dalam hal penegakan regulasi yang ada di Kota Bontang.

Lanjut, ia memaparkan Bontang masih dalam tataran new normal dan aktifitas itu (rapat) dapat tetap dilaksanakan sesuai protap dan protokol Covid-19, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menghadiri, jika mereka ingin membuat regulasi sendiri silahkan beraktifitas diluar Kota Bontang dimana anda melakukan rerutmen tenaga kerja.

“Kepada Pemerintah Kota Bontang yaitu PJS tolong ditegur kepala Dinas Ketenagakerjaan.” Imbaunya sesaat sebelum menutup rapat.#

Wartawan : Ph

Comments are closed.