DPRD Balikpapan Terima Protes Serikat Buruh

oleh -
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi setelah menemui Sarikat Buruh.

BERITAKALTIM.CO- Perwakilan Serikat Buruh dan Serikat Kerja mendatangi DPRD Kota Balikpapan untuk menyampaikan penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Selasa (06/10/2010) .

Kedatangan mereka disambut oleh anggota DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi dan Subari, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan.

Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan mereka. Kemarin Senin (5/10/2020) mereka melakukan pertemuan dengan Disnaker merumuskan 3 kesepakatan bersama antara Serikat Kerja, Serikat Buruh Federikat Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR kemarin.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan telah menerima 11 serikat pekerja yang telah membuat surat  pernyataan yang merupakan hasil follow up pertemuan dengan Disnaker. Dan akan melanjutkan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat.

“Kami menerima aspirasi mereka dan akan meneruskan ke DPR RI dan Kementrian Tenaga Kerja,” ucapnya.

Dirinya berharap perlindungan tenaga kerja dan kaum buruh terproteksi, ada tiga pernyataan dari serikat pekerja agar menjadi perhatian bersama.

“Tiga poin yang disampaikan antara lain meminta DPR RI untuk merevisi UU Cipta Kerja, memberdayakan peran LKS Tripartit Kota, Provinsi dan Nasional. Pemerintah lebih baik fokus penanganan sebagai sarana untuk menerap aspirasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh.

Usai menerima perwakilan serikat pekerja, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengkajian atas UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Karena setelah sebuah UU disahkan, masih ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk turunan yang memuat teknis pelaksanaan di daerah-daerah.

“Kami akan teruskan hasil dari pertemuan ini ke DPR RI. Kami sampaikan ke serikat pekerja ini kan masih ada proses ada turunan yakni Peraturan Pemerintah. Ini yang harus dikawal sebagai bentuk perlindungan pada pekerja,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Balikpapan.

Menurut Iwan secara umum DPRD mendukung penolakan yang disampaikan pihak serikat pekerja di Balikpapan selama mengikuti aturan yang berlaku. Di antaranya ada jalur litigasi berupa judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi untuk sebuah produk UU yang dinilai menyengsarakan pihak pekerja.

“UU ini kan produk dari DPR RI. Kami hanya meneruskan apa yang sudah mereka putuskan. Maka ada jalur resmi lewat gugatan ke MK yang bisa ditempuh pihak pekerja sebagai saluran protes mereka,” lanjutnya.

Iwan berharap pemerintah pusat juga terbuka untuk mempertimbangkan kembali penerapan UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Mengingat ada sejumlah poin yang sejak awal proses pembahasan di DPR RI mendapatkan protes dari berbagai pihak. Karena dinilai berpihak kepada pemilik modal dan pengusaha serta tidak memihak pekerja.

“Kami siap meneruskan aspirasi yang disampaikan. Semoga pemerintah pusat mau mendengar, merasakan dan melihat pernyataan 11 serikat pekerja di Balikpapan,” tambahnya.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Serikat Buruh Balikpapan, Mugiyanto, mengaku kecewa dengan sikap DPR RI dan pemerintah pusat yang tidak menerima aspirasi penolakan UU Cipta Kerja dari pihak pekerja. Karena faktanya UU yang baru disahkan ini dinilai lebih banyak berpihak kepada pengusaha dan merugikan para pekerja.

“Intinya kami merumuskan penolakan atas pengesahan draft RUU Cipta Kerja menjadi UU, kami sifatnya hanya mengingatkan kembali kepada pemangku kepentingan di Kota Balikpapan, baik Pemerintah Kota, DPRD agar mendengar aspirasi kami ,” ujar Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan Mugiyanto.

Ia mengatakan, pada saat memperingat Hari Buruh atau Mayday telah disampaikan sebaiknya DPR dan Pemerintah untuk fokus pada upaya pencegahan dan penularan covid-19 maupun pemulihan ekonomi.

“Dan kami imbau UU Cipta Kerja ini karena menimbulkan pro dan kontra sebaiknya ini dihindari. Karena ada ini berpotensi akan menimbulkan gejolak sosial dan terbukti,” ucapnya

“Kami sesalkan kemarin DPR tidak mendengarkan apirasi kami kemudian mengesahkan, tadi malam. Jadi sangat-sangat kami sesalkan DPRD tidak mendengarkan aspirasi kami,”lugasnya

Mugiyanto menuturkan, mereka sebenarnya siap menerima perubahan, selama baik bagi pekerja maupun buruh. “Intinya begini kami bukan tidak menerima sama sekali ya, kami juga ingin bersikap koopertif,” katanya

“Kami siap menerima perubahan sepanjang perubahan itu baik untuk pekerja dan buruh maka prinsipnya kami bisa menerima,”tuturnya di ketika ditemui awak media.

Namun lanjutnya, jika merugikan kepentingan pekerja dan buruh, tentu langsung ditolak dan sudah disampaikan.

“Kami juga ingin supaya Pemerintah Kota mendorong untuk mengaktifkan atau memberdayakan peran LKS Tripatrit kota demikian juga di provinsi sampai nasional” ujarnya

“Dimana semua keterwakilan ada, baik pemerintah, baik pengusahan, serikat pekerja. Dan di forum itu sebenarnya kita bersama merumuskan klausul-klausul yang sesuai dengan kepentingan masing-masing bisa diakomodir di dalam UU Cipta Kerja itu,” ucapnya

Kata dia, di dalam UU Cipta Kerja tersebut, ada 7 kebijakkan yang jelas sangat merugikan pekerja maupun buruh. UU Cipta kerja telah disahkan, maka yang bisa ditempuh adalah melalui jalur litigasi atau ke Mahkamah Konstitusi

“Kita menempuh jalur litigasi atau ke jalur mahkamah konsitusi melalui JR  (judicial review) atau jalur non litigasi, non litigasi kalau serikat pekerja melalui pergerakan-pergerakan atau industrial action,” ujarnya.

Meski begitu, mereka belum akan mengambil tindakan, masih akan melihat beberapa hari ke depan setelah aspirasi telah disampaikan ke Pusat. Harapannya DPR maupun Pemerintah Pusat mendengar aspirasi mereka.

“Intinya kita lihat dalam beberapa hari kedepan, karena tadi aspirasi kami sudah disampaikan ke pusat harapanya DPR RI maupun pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi kami, kita tunggu,” ujarnya. #

Wartawan: Thina

No More Posts Available.

No more pages to load.