BeritaKaltim.Co

Ibu Kota Negara Digarap Lagi, Kementerian ATR/BPN Rakor Tata Ruang di Samarinda

BERITAKALTIM.CO—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan tiap-tiap stakeholder di Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dalam rangka membuat rekomendasi Rencana Tata Ruang (RTR) umum Ibu Kota Negara (IKN) yang dicanangkan dibangun di Benua Etam tahun 2024 mendatang.

Rapat tersebut, dilaksanakan di Grand Crystal II Ballroom Hotel Mercure Kota Samarinda pada Senin siang (2/11/2020). Kabiro Infrastruktur dan Sumber Daya Setprov Kaltim Lisa Hasliana, mengatakan bahwa rapat tersebut membahas mengenai sinkronisasi data dan kondisi lapangan IKN, serta rencana pembangunan yang ditujukan untuk mengakomodir Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN.

Lisa Hasliana, Kabiro Infrastruktur dan Sumber Daya Setprov Kaltim.

Lisa panggilan akrabnya, menyebutkan ada beberapa poin spesifik yang dibahas dalam rapat tersebut adalah permasalahan sosial budaya mengenai hak masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat. Kemudian mengenai ruang habitat flora dan fauna yang harus dipertahankan. Serta sinergitas regulasi Kalimantan Timur dalam menyongsong IKN mendatang.

“Nah soal perda RTRW, nanti sifatnya saling melengkapi atau inline (sejalur), karena kan sedang revisi, jadi mereka antara kementerian saling koordinasi juga,” ucap Lisa saat diwawancarai pada Senin (2/11/2020).

Terkait RTRW, Lisa menyebut bahwa Pemerintah Pusat juga mendorong percepatan pembahasan regulasi. Sebab, revisi perda tersebut nantinya berguna untuk memastikan berapa luasan kawasan yang diizinkan untuk dapat digunakan untuk menyesuaikan tata ruang kawasan IKN.

“Nah walaupun revisi tata ruang provinsi itu merupakan inisiatif daerah, kita juga untuk didorong untuk mempercepat pembahasan. Perda yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2021, dimajukan jadi akhir tahun ini,” sambung Lisa.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Ahmad Muzakir.

Senada dengan Lisa, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Ahmad Muzakir, mengatakan bahwa pihaknya juga turut andil dalam tahap penyusunan konsep, yang didetail dalam pola ruang, konsep dan struktural IKN.

Ahmad panggilan akrabnya mengatakan, rapat tersebut mencatatkan satu hal penting yakni level tingkat penggunaan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota yang wajib sesuai dengan Masterplan, KSN, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Ia mengatakan bahwa Perda ini kelak akan menjadi acuan, yang nantinya akan menjadi rekomendasi terkait pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengaturan kawasan IKN.

“Itu yang kita diskusikan dengan teman-teman audiens yang ada,” pungkas Ahmad. #

Wartawan: Sam

Comments are closed.