BeritaKaltim.Co

Walau APBD Kaltim 2021 Tinggal Rp8 Triliun, Tema “Hilirisasi Industri” Tetap Jalan

BERITAKALTIM.CO- Dalam rangka mengetahui dan membedah Perencanaan Pembangunan Kaltim Tahun 2021. Le Charle Talk Show menggelar diskusi bertema “Kaltim 2021”, Minggu (8/11/2020) pukul 20.00 wita secara daring via Zoom Meeting.

Acara yang dimotori dan moderatori oleh Charles Siahaan ini menghadirkan pemateri Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin, Perwakilan Komisi III DPRD Kaltim Safruddin, dan Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Hairul Anwar dengan diikuti sekitar 39 peserta.

Kepala Bappeda Kaltim mengemukakan tahun 2021, tema pembangunan Kaltim adalah “Hilirisasi Industri”. Tema itu tetap dijalankan meski APBD Kaltim tahun 2021 mengalami kemerosotan tajam, yakni tinggal sekitar Rp8 triliun lebih.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Hairul Anwar mengatakan berkaitan dengan hilirisasi Industri yang menjadi prioritas utama Kaltim 2021, hal itu akan memerlukan waktu yang lama. Ia lebih menekankan tentang akselerasi transformasi perekonomian Kaltim, utamanya terkait menguatkan pertanian Kaltim dalam arti luas.

“Yang utama yang harus kita lihat, Paradigma kita itu. Kita punya tanah, kita punya air. Itu yang kita olah. Jadi kalau pertanian dalam arti luas bukan hanya pertaniannya yang kita ubah, tapi hilirisasi industrinya. Mengubah mekanisme perdagangan, merubah mindset kita tentang perdangan antar daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Safruddin yang mewakili Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan tanggapannya terkait kebijakan umum anggaran Pemprov Kaltim Tahun 2021. Ia menyoroti adanya proyek Multiyears yang dibebankan ke APBD Kaltim seperti proyek Fly Over rapak Balikpapan dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Samarinda.

Padahal menurutnya proyek-proyek multiyears itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Disamping itu, menurutnya masih banyak kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang harus diselesaikan yang sifatnya mendesak.

“Saat ini pemerintah provinsi itu dalam tanda kutip memaksakan Multiyears kontrak, padahal itu kewenangannya Pemerintah Pusat. Sebenarnya fly over Rapak Balikpapan itu kan kewenangan Pemerintah Pusat. Tapi saya tidak mengerti Pemerintah Provinsi menginisiasi juga,” katanya.

Menananggapi hal itu, dia menjelaskan bahwa saat ini Kaltim sedang memasuki masa transisi aturan yang sangat membatasi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi pada saat ini tidak ada membebankan proyek Multiyears ke APBD Provinsi.

“Kalau dianggap kami yang mempelopori proyek Multiyears itu tidak benar. Kami ini menerima surat usulan dari Walikota terkait Rumah Sakit Umum misalnya. Nah, kami diminta untuk mendukung rencana-rencana tersebut,” jelasnya.

Terkait Hilirisasi Industri, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin menjelaskan Pemprov Kaltim sedang merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa arah pembangunan Kaltim 2021 adalah menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan.

Hal ini sejalan dengan prioritas rencana kerja Pemerintah Pusat di regional Kalimantan yang ingin menghilirisasi sektor Perkebunan dan pertambangan. Namun, dengan adanya omnibus law, maka menurutnya berdampak pada kewenangan pemerintah daerah yang diambil alih dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Kenapa kita membuat tema ini karena tema ini sesuai dengan rencana prioritas kebijakan pemerintah pusat, baik itu rencana jangka panjangnya maupun rencana jangka menengah mereka. Namun, karena adanya transisi aturan lewat omnibus law, awal desember kita sesuaikan lagi semuanya perubahan RPJMD kita,” beber Aswin.

Mengenai Pendapatan Kaltim dari sektor Perusda, Aswin menjelaskan perusda tetap menjadi perhatian khsusus Pemerintah Provinsi untuk mendongkrak pendapatan daerah, namun menurutnya ada batasan tertentu karena memang Perusda memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sendiri dan dia meminta ada support dan konsistensi pengawasan juga dari DPRD kaltim.

“Jadi urusan Perusda itu kan OPD yang menangani, saya lihat mereka itu profesional kok. Kan, tetap diawasi oleh DPRD Kaltim kok. Kalau mau supaya perusda-perusda itu meningkatkan pendapatannya, itu langsung aja DPRD Kaltim harus berbicara yang keras,” urainya.

Terakhir, terkait persiapan IKN Aswin menjelaskan sesuai dengan data yang ada di Bappeda bahwa semua perencanaan-perencanaan IKN terus berjalan.

“Tata ruang sekitar jalan IKN sedang kita rencanakan ya, dan rencana-renacana terkait IKN terus berjalan, baik dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten Kota,” pungkasnya. #

Wartawan : Ahmadi

Comments are closed.