BeritaKaltim.Co

Pansus Raperda Retribusi Minta Perpanjangan Tugas Sebulan

BERITAKALTIM.CO- DPRD Provinsi Kaltim melakukan rapat Paripurna ke 32 dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Pansus pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltim serta penyampaian laporan hasil kerja Komisi II DPRD Kaltim pembahasan Raperda tentang Pajak Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Pada rapat tersebut Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang meminta waktu perpanjangan masa kerja selama 1 satu bulan untuk menyelesaikan Raperda Retribusi dan usulan tersebut disetujui oleh pimpinan sidang dalam hal ini Sigit Wibowo.

Setelah itu, Plh Sekertaris Dewan langsung membacakan surat keputusan (SK) perpanjangan kerja dua pansus tersebut.

“Secara garis besar pembahasannya sudah selesai di komisi II tapi ada syarat lain yang harus dipenuhi lagi yakni kita harus melakukan uji publik yang nanti rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 November untuk mengundang pihak-pihak terkait termasuk pihak akademisi dan masyarakat untuk masukan untuk kesempurnaan dari raperda ini,” ucap Veridiana Huraq Wang saat ditemui dilantai 6 gedung D usai rapat paripurna, Rabu (11/11/2020).

Setelah itu Komisi II akan melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri sehingga pihaknya meminta perpanjangan waktu kerja.

“Supaya Reperda ini bisa memenuhi standar dan mekanisme tata tertib yang ada di DPRD. Pada intinya Raperda ini bisa berfungsi secara maksimal karena banyak hal-hal yang baru yang tidak tercover pada aturan sebelumnya,” bebernya.

Dalam Raperda Retribusi yang baru terdapat beberapa item yang masuk salah satunya potensi penarikan retribusi pada wisata hutan.

“Secara garis besarnya itu pada lampiran jadi pada materi atau objek retribusi itu sendiri. Dulu kita di kehutanan tidak masuk nah sekarang di kehutanan ada yang dinamakan perhutanan yang sudah berjalan 2 tahun ini. Sekarang hasil hutan sudah bisa kita tarik retribusi contoh untuk pengolahan gula aren yang dihilirisasi jadi produk-produk itu bisa dipungut retribusi nya. Belum lagi wisata yang ada di dalam hutan misalnya hutan magrove, sebelumnya kita tidak boleh memungut retribusi tapi sekarang dengan Raperda ini kita bisa menarik retribusi,” paparnya. #

Wartawan: Heriman

Comments are closed.