BeritaKaltim.Co

Pemprov-DPRD Kaltim Belum Sepakati Proyek Fly Over Rapak Balikpapan

BERITAKALTIM.CO- Ketidakhadiran pihak Pemprov Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-31 dengan agenda pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) menimbulkan tanda tanya hingga hari ini. Apalagi Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim, M Sabani mengatakan ketidakhadiran pihak Pemprov Kaltim karena belum ada kesepakatan.

“Untuk agenda KUA -PPAS karena belum ada kesepakatan. Berdasarkan komunikasi dengan Ketua DPRD agenda tersebut ditunda sehingga pemprov tidak hadir,” ungkap M Sabani saat dikonfirmasi via whatsAap. Senin (10/11/2020).

Apalah salah satu item yang belum ada kesepakatan itu terkait usulan Multi Years Contract (YMC) flyover Muara Rapat Balikpapa yang diputuskan untuk dipending oleh DPRD?

Sabani membenarkan hal itu. “Iya,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui dipendingnya usulan MYC oleh DPRD Kaltim karena belum lengkapnya dokumen dan persyaratan lainya.
Namun saat disinggung terkait MYC diganti dengan sistem single years, M Sabani mengatakan terlalu berat pendanaannya serta waktu pekerjaan yang cukup lama.

“Kalau single years terlalu berat pendanaan dan waktunya karena konstruksinya lebih dari satu tahun,” pungkas M Sabani.

Secara terpisah anggota Komisi III, Sarkowi V Zahry mengatakan pihaknya belum mengetahui alasan ketidakhadiran tersebut. Sebab seharusnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait alasannya.

“Karena sehari itu sebelumnya, kita rapat Banggar dan point-point pentingnya sudah kita sepakati. Ya, istilahnya gitu ya. Seharusnya pemerintah bisa hadir. Pada rapat banggar sebelumnya yang lumayan lama kita diskusikan ialah mereka meminta tetap diagendakan untuk MYC masuk didalam anggaran,” urai Sarkowi saat ditemui di lantai 6 Gedung D usai rapat paripurna, Rabu (11/11/2020).

Sementara Banggar merasa bahwa Gubernur menyurati Ketua DPRD terkait persetujuan MYC tersebut dilakukan pada pertengahan pembahasan APBD.

“Sehingga pimpinan DPRD baru saja juga menyampaikan ke komisi III untuk melakukan kajian karena yang harus dari pimpinan itukan harus melalui kajian komisi III, nah itu belum gitu loh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sarkowi mengatakan komisi III akan melakukan kunjungan lapangan pada 12 dan 13 November 2020.

“Sehingga itulah yang menjadi alasan kami belum mau memasukan anggaran MYC itu didalam mata anggaran,” papar politisi Golkar tersebut.

Di sisi lain anggota Komisi III, Seno Aji mengatakan kunjungan komisi III tidak serta merta melegitimasi tentang usulan tersebut.

“Kunjungan kami jangan diartikan dengan usulan yang mereka sampaikan. Kami hanya ingin mengetahui persiapan-persiapan mereka untuk pembangunan itu,” ungkap Seno Aji. #

Wartawan: Heriman

Comments are closed.