BeritaKaltim.Co

Pemprov tak Hadiri Paripurna KUS PPAS, APBD Kaltim 2021 Terancam

BERITAKALTIM.CO- Rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltim dalam rangka pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2021 tidak dihadiri oleh pihak pemerintah provinsi Kaltim.

Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada pengesahan APBD murni tahun 2021 yang dijadwalkan akan disahkan pada 30 November menjadi tidak pasti.

Anggota DPRD Kaltim, Syafruddin mengatakan DPRD mengagendakan rapat pengesahan KUA PPAS hanya saja pihak eksekutif tidak ada yang hadir dan tanpa alasan.

“Sehingga DPRD tetap melanjutkan meskipun tanpa pemerintah, ya agenda tetap lanjut meskipun tertahan, gak tau seperti apa nanti biarlah publik menilainya,” urai Syafruddin saat ditemui diruang fraksi PKB gedung D lantai 1. Selasa (10/11/2020).

Masih berkaitan dengan ketidakhadiran pihak Pemprov tanpa alasan namun yang menjadi cacatan salah satunya yakni pemerintah harus mengetahui bahwa salah satu tugas dan wewenang serta fungsu utama dari anggota DPRD ialah fungsi Budgeting.

“Didalamnya DPRD berkewenangan menyusun dan merumuskan APBD bahwa semua ini harus konkret bahwa dari pimpinan eksekutif harusnya hadir bersama DPRD menyusun dan menetapkan APBD provinsi 2021,” beber ketua fraksi PKB tersebut.

Dengan sisa waktu hanya 20 hari pihaknya khawatir tidak bisa menyelesaikan rangkaian penyusunan APBD murni tahun 2021 karena ketidakpastian sikap dari Pemprov Kaltim.

“Diawali dari kesepakatan KUA PPAS dilanjutkan dengan agendanya pemerintah menyampaikan nota keuangan setelah itu fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan, kemudian pemerintah menjawab nah baru pengesahan. Artinya waktu kita ini hanya 20 hari jadi sulit untuk memastikan bahwa APBD kita ini disahkan 30 November. Nah apalagi dengan ketidakhadiran mereka, ketidakhadiran eksekutif atau pemerintah. Ya semakin pesimis lah bisa selesaikan tepat waktu pada 30 November pengesahan APBD ini,” tambahnya.

Disinggung terkait ketidakhadiran pemerintah karena tidak dimasukan usulan MYC kedalam KUA PPAS, Syafruddin menegaskan DPRD tidak menolak MYC hanya saja faktor pendukung harus ada dan selesai baru bisa di anggarkan.

“Kalau DPRD itu sebenarnya tidak menolak MYC hanya meminta waktu untuk mengkaji karena dokumen penunjang MYC ini, menurut telaahan dari komisi III belum ada. Misalnya sesuai PP 21 tahun 2011 tentang mekanisme menggunakan Multi Years Contrak yang salah satunya yaitu wajib clean and clear lahan kan gitu. Hari ini kan kita semua tau bahwa lahan di pembangunan fly over balikpapan, lahanNya belum clear maka ini yang menjadi dasar. Clear kan dulu lahannya baru kita anggarkan atau kita alokasikan untuk fisiknya. Artinya DPRD setuju dengan MYC tapi unsur-unsur penujang harus dipenuhi semuanya dulu,” jelasnya.

Lebih jauh politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa esensi membangun tidak harus menggunakan program MYC namun bisa juga menggunakan tahun tunggal atau single years.

“Jadi kita tidak pernah keberatan kok, pemerintah mau mengalokasikan berapun untuk bangun fasilitas publik baik itu Rumah sakit, jalan, jembatan. Kita tidak pernah keberatan hanya soalnya itukan DPRD itu meminta faktor penunjangnya mana gitu loh itu saja. Siapa sih yang menolak pembangunan, kita loh duduk disinikan ditugasi rakyat untuk bekerja, memperjuangkan aspirasi rakyat,” pungkasnya. #

Wartawan: Heriman

Comments are closed.