BeritaKaltim.Co

Warga Km 23 Pemilik Lahan Tol Balsam Demo di BPN Balikpapan

BERITAKALTIM.CO- Warga KM 23 bersama Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim-Kaltara (LPADKT-KU) melakukan unjukrasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (11/11/2020).

“Kami ini warga km 23 menuntut hak kami atas lahan yang terkena jalan tol Balikpapan samarinda, sudah belasan tahun belum dibayar,” jelas Pangeran, perwakilan Warga Km 23 Balikpapan.

Keterangan yang dihimpun Beritakaltim.co, mereka menuntut haknya yang telah belasan tahun belum ada pembayaran mengingat lahan mereka sudah beralih menjadi jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Adapun luas lahan warga yang terkena pembangunan jalan tol tersebut sekitar 21 hektare. Dengan nilai ganti rugi Rp28 miliar. Disebutkan, ada ratusan warga yang tinggal di kawasan itu. Menggantungkan hidup dengan berkebun.

“Apa yang didapatkan oleh warga dari jalan tol itu, justru kebun milik warga yang digusur yang menjadi tempat hidup warga,” ucapnya, kesal.

Pangeran mengemukakan, sudah cukup lama menunggu proses ini, Surat dan berkas yang diminta BPN juga sudah lengkap sedangkan uang untuk ganti rugi sudah ada di Kejaksaan Negeri Balikpapan. Tinggal menunggu surat rekomendasi dari Kepala BPN yang sampai saat ini tidak mau memberikan surat rekomendasi.

” Tidak tahu ada apa dengan Ramlan (Kepala BPN Balikpapan)?,” ujar Pangeran.

“Sehingga dalam unjuk rasa ini, kami menuntut Kepala BPN Balikpapan untuk keluar dan menemui pengunjuk rasa demi menanggapi aspirasi kami ini,” ujarnya.

Warga bersama koordinator aksi diminta masuk ke dalam kantor BPN untuk berdiskusi bersama Kepala BPN dan Kasi Pembangunan BPJN.

Dalam diskusi yang dilaksanakan sempat terjadi ketegangan, pasalnya warga menuntut untuk disegerakan hak-haknya.

Dan akhirnya Kepala BPN Balikpapan Ramlan menemui massa dan menyampaikan hasil diskusi yang dilaksanakan di dalam kantornya.

Saat ditemui Beritakaltim.co.id, Kepala BPN Balikpapan Ramlan mengatakan bahwa ada 39 warga Km 23 yang terkena proyek pembangunan jalan tol menuntut ganti rugi.

Menurutnya, uang ganti rugi sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan sebesar Rp28 miliar. Belakangan diketahui terjadi tumpang tindih lahan. Meski berhasil terselesaikan.

“Sebenarnya ganti rugi itu bukan dari kami, kami sebagai pelaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2012. (tugas) Kami sudah selesai karena sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, cuma pengantar dari saya terhadap uang yang dititipkan tersebut,” ujarnya.

Akan tetapi lanjut dia menerangkan, untuk surat pengantar tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yakni memastikan sengketa termasuk kepastian kawasan tersebut di luar hutan lindung.

“Kami perlu mengkaji dan perlu hati-hati dalam membuat surat pengantar ke pengadilan, dan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta sementara ini belum ada jawaban yang pasti,” ucapnya.

Ramlan berjanji akan tetap memperjuangkan hak-hak warga di kawasan tersebut, agar segera bisa terealisasi.

“Jadi saya minta bersabar dulu, sambil saya dikawal bersama warga di sana ya,” tambahnya.

Sementara itu atas hasil diskusi tersebut, warga memberi tenggat waktu kepada BPN dan Kejaksaan untuk memberi solusi pembayaran ganti rugi itu hingga batas waktu Jumat (13/11/2020). Jika tidak ada jawaban atau respons, maka warga akan menutup jalan tol Balsam.

“Kami sudah beri tenggat waktu hingga Jumat besok. Jika tidak kami mau pasang patok di lahan kami. Itu hak kami juga,” tegasnya. #

Wartawan: Thina

Comments are closed.