BERITAKALTIM.CO– Pasangan nomor urut 2, H Irianto Lambrie – H Irwan Sabri (IRAW) dinilai lebih unggul dalam penguasaan materi pada debat ke-2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltara yang berlangsung tadi malam di studio metro TV Jakarta.
Profesional bidang Komunikasi Bustomy Mangus menilai, dibanding dua pasangan calon lainnya yaitu pasangan nomor satu (H Udin Hianggio – H Undunsyah) dan nomor tiga ( H Zainal A Paliwang-Yansen TP), dalam paparan visi dan misi, serta jawaban-jawaban pada debat tersebut, pasangan IRAW lebih tepat dan konkrit.
“Saya mengikuti jalannya debat tadi malam. Saya melihat pasangan IRAW lebih menguasai persoalan. Sesuai tema, yaitu penanganan covid-19, Kesehatan, Pendidikan, ketenaga kerjaan serta perlindungan anak dan perempuan, apa yang disampaikan Pak Irianto Lambrie maupun wakilnya lebih konkrit. Dibandingkan pasangan lain, terlihat masih dalam bentuk jargon-jargon. Tidak ada program yang dijelaskan secara utuh. Bahkan lebih banyak berupaya mencari-cari kesalahan,” kata pengamat yang menyelesaikan studi magister (S2) komunikasi di Universitas Fajar Makassar ini.
“Tak jauh dengan debat pertama, paslon nomor 2 lebih menguasai persoalan, terarah dan dataable (dilengkapi data jelas). Pijakan Paslon 2 memiliki korelasi konkrit antara pencapaian dengan program yang disampaikan. Sementara paslon 1 dan 3 terlihat masih dalam bentuk jargon jargon, tidak ada program yang konkrit,” sambungnya.
Dia mencontohkan, program penanganan Covid-19. IRAW, seperti dibeberkan calon gubernur H Irianto Lambrie yang merupakan petahana, menyampaikan apa yang telah dilakukan selama ini, dan program-program yang berjalan maupun akan dilakukan. Sementara calon lain, lebih pada wacana-wacana tanpa diserta Langkah konkrit yang akan dilakukan.
Begitu pun persoalan ketenagakerjaan, menurutnya, apa yang disampaikan calon lain bukan mengenai apa yang akan dilakukan, namun hanya mencari kelemahan dari petahana. Sementara faktanya, dijelaskan Irianto, bahwa pencapaian pengelolaan ketenagakerjaan telah berhasil. Bahkan diakui oleh Pusat, yang dibuktikan dengan perolehan penghargaan terbaik nasional dalam indeks ketenagakerjaan.
“Dalam menangani ketenaga kerjaan, Pak Irianto menyampaikan jawaban konkrit dan telah dilakukan. Yaitu dengan mempercepat realisasi investasi. Karena investasi menumbuhkan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja. Sementara calon lain, tidak ada kejelasan apa konkrit yang disampaikan,” ujarnya.
TINGKAT KESEMBUHAN TERTINGGI di KALTARA
Tingkat kesembuhan yang tinggi dan tingkat kematian yang rendah merupakan salah satu indikasi keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam upaya penanganan covid 19. Demikian disampaikan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2, H Irianto Lambrie – H Irwan Sabri dalam debat ke-2 yang dilaksanakan KPU, Sabtu (14/11/2020) malam.
“Penilaian keberhasilan ini, bukan dari kami sendiri. Tapi disampaikan oleh Kepala BNPB yang juga ketua Satgas nasional penanganan covid-19, bapak Doni Monardo. Bahkan disebutkan, Kaltara bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” jelas Irianto lagi.
Dalam debat tersebut, Irianto menjelaskan, akan terus meningkatkan keberhasilan yang ada, dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat dan deteksi awal penyebaran covid 19 dilanjutkan dengan pembangunan ruang isolasi dan akan melakukan peningkatan manajemen perawatan covid 19. Selain itu IRAW akan melakukan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganannya.
Disebutkan, tercatat sampai dengan 13 November 2020 pasien covid-19 yang terkonfirmasi sebanyak 957 orang dengan tingkat kesembuhan sebesar 86,33 persen atau 826 orang telah dinyatakan sembuh dengan pasien meninggal dunia sebanyak 11 orang. “Ini merupakan salah satu yang terendah di seluruh Indonesia menurut catatan BNPB,” tegas Irianto.
Lebih lanjut ia menjelaskan, akan melakukan strategi koordinasi perencanaan dan pemantauan komunikasi resiko ketertiban masyarakat serta pengembangan laboratorium rumah sakit umum Daerah di Tarakan.
Dia mengatakan, penanganan masalah covid 19 bukan hanya masalah kesehatan pencegahan perawatan maupun upaya rehabilitasi. Namun salah satu yang tidak kalah penting adalah menangani masalah masyarakat yang terdampak paling parah. Misalnya masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau yang kehilangan lapangan kerja selama pandemi covid 19 serta masyarakat miskin yang ada di Kaltara
“Dari Pemprov Kaltara telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara yang diserahkan langsung ke masyarakat yang berhak menerima di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kaltara dan telah dirasakan langsung,” ucapnya.
Sebagai catatan penting Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi yang paling cepat dalam membangun laboratorium tes PCR yang memiliki kapasitas mampu melakukan uji PCR sebanyak 90 sampel dalam 2 jam. Yang mana sebelumnya kita harus mengirim sampel ke Surabaya yang hasilnya dalam 2 minggu kedepan.
“Kami juga mendorong pemerataan bantuan sosial yang dilakukan oleh kementerian sosial di Kaltara kita melakukan upaya mengkonsolidasikan database yang bahkan menjadi masalah nasional dan alhamdulillah Kaltara termasuk provinsi yang paling baik dalam menyusun database ini,” pungkasnya.
PEMBEBASAN LAHAN KBM TANJUNG SELOR TAK ADA MASALAH
Ada yang cukup menarik dalam bahasan debat tadi malam. Yaitu mengenai pembesan lahan untuk rencana Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, meski agak sedikit melenceng dari tema. Sesuai pertanyaan paslon nomor tiga, yang menyebutkan bahwa pembebasan lahan di KBM bermasalah, dan menyebut Pemprov belum menjalankan Inpres Nomor 9 Tahun 2018, dengan tidak melakukan pembebasan lahan.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan tegas oleh IRAW, bahwa tidak ada masalah dalam pembebasan lahan di KBM Tanjung Selor, seperti yang dituduhkan paslon tersebut.
“Saya tegaskan di sini, selama ini tidak ada masalah. Baik-baik saja. Dan perlu saya jelaskan, sesuai dengan undang-undang, Pemprov tidak terlibat langsung dalam pembebasan lahan. Kita hanya menyiapkan dana dari APBD. Sementara yang melakukan pembebasan adalah BPN (badan pertanahan nasional). Jadi sekali lagi, tidak ada masalah, semua berjalan baik. Masyarakat justru menginginkan percepatan,” terangnya.
Mengenai amanat Inpres, tegas Irianto, sejauh ini sudah dijalankan dengan baik. Salah satunya pembebasan lahan. Hingga 2019, sudah ada 590 hektare lahan yang sudah dibebaskan. #
Wartawan: Pu
Comments are closed.