BeritaKaltim.Co

Pedagang Semayang Kembali Datangi DPRD Balikpapan

BERITAKALTIM.CO- Komisi II DPRD Balikpapan menerima perwakilan pedagang yang berjualan di Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan kegiatan yang dilakukan pedagang di sekitar pelabuhan, Senin (16/11/2020).

Pedagang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait akses lokasi berjualan di pelabuhan dan keberadaan PKL di luar pelabuhan yang mempengaruhi omzet mereka.

“Adanya pertemuan ini diminta agar pihak pihak Pelindo mampu memberikan solusi bijak kepada pedagang dan saling bekerja sama kepada semua pihak,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, H Haris.

Dijelaskannya, kondisi pendapatan mereka yang resmi juga terus menurun meski pihak Pelindo IV juga memberikan keringanan pembebasan biaya sewa kios semenjak pandemi terjadi pada bulan Maret lalu.

“Kami meminta kepada Pelindo IV untuk bersikap tegas meski soal sewa pelindo sudah menggratiskan selama adanya Covid-19. Dari bulan Maret sampai sekarang untuk sementara digratiskan,” ujar Haris di ruang kerjanya.

Haris meminta agar pihak Pelindo IV Balikpapan segera mengatasi keberadaan PKL di luar yang sudah terdata dan juga mampu menjaga ketertiban pedagang resmi agar tidak terjadi konflik.

Agar pergerakan ekonomi masyarakat terus berjalan dan tidak tersendat karena akan mempengaruhi pendapatan mereka. Dengan catatan tidak melanggar regulasi aturan baik nasional, internasional maupun pemerintah daerah terkait penertiban para pedagang di Pelabuhan.

“PKL ini masyarakat kita juga jadi persoalannya pun harus bisa diselesaikan oleh pihak yang berkaitan. Jadi insya Allah kita upayakan solusi yang terbaik. Pedagang itu kan sudah didata dan direlokasi sesuai kebijakan Pelindo IV. Tinggal pengawasan Pelindo terhadap PKL yang tidak terdata,” jelasnya.

Menurut Haris Pelindo IV sudah berjanji akan melaksanakan tuntutan pembersihan PKL di luar pelabuhan oleh para pedagang resmi yang ada di Pelabuhan Semayang. Termasuk melakukan penataan terhadap pedagang sesuai kesepakatan penempatan kios di lantai dua pelabuhan serta tidak akan menambah jumlah pedagang dari yang sudah terdaftar.

“Pihak Satpol PP sudah menyanggupi akan melakukan penertiban dengan radius 10 meter di luar pelabuhan bekerja sama dengan Pelindo IV. Pelindo juga meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan tuntutan para pedagang resmi ini. Di sisi lain pedagang minta tidak disebut PKL tetapi mitra Pelindo IV karena hubungan mereka kontrak dengan pelindo Rp 3 juta per bulan,” pungkasnya. #

Wartawan: Thina

Comments are closed.