BeritaKaltim.Co

FAM Kaltim Titip Pesan untuk Wali Kota Samarinda Terpilih

BERITAKALTIM.CO- Perhelatan Pilkada serentak telah dilaksanakan, tak terkecuali di Kota Samarinda. Tentunya Pemimpin Samarinda terpilih yang sebentar lagi akan diumumkan oleh KPUD, telah dinanti oleh banyaknya tugas-tugas dalam membenahi Kota Tepian.

Selain banjir dan kemacetan yang menjadi persoalan utama, banyak persoalan lain yang juga menjadi sorotan. Salah satunya disampaikan oleh Ketua Front Aksi Mahasiswa(FAM) Kaltim Muhammad Nhazarudin saat ditemui di salah Cafe di Jalan Dr. Soetomo, Samarinda Ulu, Kamis (10/12/2020).

Ia mengatakan selama ini persoalan inventarisir aset, maupun sumber-sumber Penghasilan Asli Daerah(PAD) dari Perusda Samarinda harus menjadi perhatian dan perbaikan.

“Kalau melihat LHP BPK Kaltim tahun 2019 ada catatan-catatan termasuk Retribusi persampahan melalui DLH yang dilimpahkan ke Perumdam Tirta Kencana selama ini belum dimaksimalkan oleh pemkot Samarinda untuk peningkatan PAD, belum lagi terkait inventarisir aset yang masih carut marut. ini jadi PR kedepan bagi Walikota terpilih agar segera diperhatikan dan dibenahi,” ungkap Nhazar.

Nhazar menambahkan terkait hal lain yang perlu dibenahi ialah mengenai kerja sama Pemkot Samarinda dengan pihak ketiga yang tidak memberikan kontribusi yang optimal dan tidak dikelola dengan memadai. Bahkan menurut penuturannya, banyak pembangunan di Samarinda yang diduga melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan Taman Samarendah milik Pemkot Samarinda untuk pembangunan menara lampu PT XL, termasuk air mancur, patung kuda dan ornamennya tanpa didasari perjanjian yang jelas.

“Ya menara, air mancur, patung kuda, dan ornamennya itu sudah terlanjur dibangun dan diresmikan. Namun proses pembangunanya aneh. masa dibangun dulu baru ngurus IMB nya dan diurus kesepakatan kerja samanya. Hal-hal semacam ini jadi pelajaran untuk pemkot khususnya Walikota terpilih untuk benar-benar jadi perhatian dan bahan evaluasi,” urainya.

Terakhir, terkait ratusan tower telekomunikasi yang berdiri di kota Samarinda. Berdasarkan informasi yang Ia dapatkan, Pemerintah Kota Samarinda tidak memungut retribusi jasa dari operator seluler selain IMB tower. Padahal menurutnya, ini diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan PAD.

“Saya dengar belum ada kejelasan terkait pemungutan maupun perhitungan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi. Kemaren kalau tidak salah kewenangannya ada di Diskominfo, baru kemudian beralih ke Dinas PUPR Samarinda. Kalau menunggu terus adanya Peraturan Walikota yang mengatur itu, berapa sudah potensi kehilangan PAD dari sektor ini.” pungkasnya. #

Wartawan : Ahmadi

Comments are closed.