BeritaKaltim.Co

Kewenangan Daerah Sektor Pertambangan Berakhir 10 Desember 2020

BERITAKALTIM.CO- Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada 6 Juni 2020 lalu, membuat kewenangan daerah dialihkan kepada Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Christianus Benny mengatakan selain dengan terbitnya UU tersebut, pihaknya juga mendapatkan Surat Edaran (SE) yang disampaikan oleh Dirjen Mineral dan Batubara nomor 1481 dan 1482 terkait masalah kewenangan pengelolaan pertambangan mineral batubara dan pendelegasian penerbitan perizinan sub sektor minerba.

Sehingga, secara jelas bahwa pada 10 Desember ini merupakan akhir kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) sejak diterbitkan pada enam bulan yang lalu.

Terhitung sejak 11 Desember kewenangan sudah pindah ke Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Akibat hal tersebut, pihaknya meminta untuk memberikan surat kepada pemegang izin untuk segera memproses lebih lanjut penerbitan izinnya di BKPM.

“Jadi Pemprov wajib serahkan semuanya, baik itu izin eksplorasi maupun operasi yang telah diterbitkan,” ungkap Beni saat dikonfirmasi via whatsAap. Jumat (11/12/2020).

Selain itu Benny menyampaikan, paling lambat pihaknya harus menyerahkan keseluruhan paling lambat pada 18 Desember mendatang. Sehingga beberapa proses izin yang masih dievaluasi hanya sampai pada 10 Desember saja.
Sehingga, pihaknya saat ini sedang menyiapkan dokumen-dokumen terkait untuk segera melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Dokumen-dokumen yang akan dikirimkan antara lain Izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan kontrak atau perjanjian, izin pertambangan rakyat, surat izin pertambangan batuan, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, IUP untuk penjualan.

Dikonfirmasi secara terpisah Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang, Pradarma Rupang mengatakan pada dasarnya UU Minerba ini ditolak sejak awal. Bahkan ketika kewenangan daerah ditarik ke Pemerintah pusat, sebenarnya sudah terjadi di zaman Orde Baru yakni pada UU 11 tahun 1967.

“Sudah dipraktekkan di masa model sentralistik di zaman Soeharto,” ungkap Rupang.

Menurut Rupang tindak kejahatan korupsi justru akan menjadi bancakan pada birokrasi pusat, sebagaimana diketahui agenda pemberantasan korupsi yang tidak pernah tuntas dilakukan oleh pemerintah pusat.

Tentu saja ini menjadikan daerah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kontrol yang kuat terhadap wilayahnya

Selain itu, terkait pemulihan wilayahpun akan cenderung tidak berjalan, karena lembaga yang fokus pada pemulihan itu ada pada lembaga yang sama, yang gemar mengeluarkan izin.

“Karena perspektifnya itu eksploitatif, bukan pemulihan lingkungan, seharusnya aspek lingkungan dikembalikan di KLHK,” terangnya.

Sebelum mengakhiri ia menegaskan, bahwa dengan adanya ini sama sekali tidak ada keuntungan yang dihasilkan oleh warga Kaltim. #

Wartawan: Heriman

Comments are closed.