BeritaKaltim.Co

UU Pertambangan Diambil Alih Pusat, Sutomo Jabir: Kaltim Dirugikan

BERITAKALTIM.CO- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada 6 Juni 2020 lalu, membuat kewenangan daerah dialihkan kepada Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menilai dengan disahkan UU tersebut berpotensi merugikan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Kalimantan Timur.

“UU ini kan di pusat, kita di daerah ini kan dengan kondisi seperti itu tentu dirugikan. Jika tidak ada UU minerba yang baru yang mengambil alih kewenangan, kita sudah berpikir ketika ada perpanjangan izin perusahaan besar kita bisa barganing. Misalnya dengan KPC apakah kita bisa barganing dengan sharing profit dengan BUMD kita ataukan dengan terima fee seperti yang berlaku dengan blok mahakam,” ungkap Sutomo Jabir saat ditemui di ruang fraksi PKB gedung D lantai 1. Senin (14/12/2020).

Walaupun demikian politisi PKB tersebut menyadari ketika UU tersebut digodok pasti daerah penghasil akan kalah karena jumlah daerah penghasil sedikit.

“Daerah penghasil kan cuma berapa, sehingga kalau ini digodok kita pasti akan kalah. Dengan adanya seperti ini yang lahirnya dipusat sangat merugikan karena mereka tidak mungkin mengetahui kondisi detail masyarakat yang ada dilingkungan perusahaan,” urainya.

Selain itu kondisi masyarakat adat, petani disekitar perusahaan beroperasi berpotensi diabaikan.

“Kita bisa lihat KPC, disekitarnya kan banyak petani. Kalaupun dia tidak mau tau akan bisa menimbulkan konflik horizontal. Nah kalau masih wewenang provinsi bisa dilakukan pendekatan lokal dan persuasif dengan mempertimbangkan histori,” pungkasnya.

Di sisi lain Ketua komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengatakan dengan diberlakukannya UU nomor 3 tahun 2020 berpotensi mengurangi Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kalau DBH ada potensi penurunan untuk jumlahnya belum tau karena perhitungannya belum kita ketahui,” ucap Veridiana Huraq Wang. #

Wartawan: Heriman

Comments are closed.