Proyek Multiyears 2021 Batal, Tapi APBD Tetap Rp11,6 Triliun

oleh -
Suasana rapat paripurna ke 33 masa sidang III tahun 2020 berlangsung dilantai 6 gedung D, Senin (30/11/2020)

BERITAKALTIM.CO- Paripurna DPRD Provinsi Kaltim ke 33 berlangsung di lantai 6 gedung D dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, didampingi Wakil Ketua M Samsun, Sigit Wibowo. Sementara dari eksekutif dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Dalam rapat paripurna ke 33, baik DPRD maupun Pemprov Kaltim sepakat untuk menunda program Multi Years Contrak (MYC) yang diusulkan eksekutif  masuk dalam APBD murni tahun 2020. Kedua lembaga sepakat untuk proyek-proyek multiyears ditunda ke APBD Perubahan tahun 2021.

“Kesepakatannya ya ini, kesepakatannya dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2021, santai aja,” ujar Hadi Mulyadi usai rapat di lantai 6 Gedung D, Senin (30/11/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara) diusulkan Pemprov Kaltim masuk dalam APBD murni tahun 2021. Dua proyek multiyears itu adalah pembangun flyover di Rapak Balikpapan dan pembangunan RS AW Syahranie Samarinda.

Rapat paripurna Senin (30/11/2020) berisi dengan beberapa agenda. Masing-masing, yaitu Pengesahan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Persidangan III Tahun 2020 dan Penyampaian Laporan Akhir Kerja Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian rapat juga membahas Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Raperda menjadi Perda tentang Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Agenda lainnya adalah Pendapat Akhir Gubernur Kalimantan Timur terhadap Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kemudian yang tak kalah penting, Penandatangan kesepakatan antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timut atas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021.

Sementara Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan baik pemerintah provinsi maupun DPRD telah berkonsultasi dengan Kemendagri. Dari konsultasi itu didapat info, bahwa untuk proyek-proyek multiyears harus dipenuhi dulu segala mekanisme persyaratan administrasi pendukung untuk menjaga semuanya.

“Kita sepakat juga bahwa kita anggarkan pada APBD perubahan 2021, kita tidak menolak tapi kita menunda, supaya disempurnakan dulu segala sesuatu yang menjadi persyaratan MYC tersebut termasuk skema pembayaran dan sebagainya,” ucap Makmur.

Lebih lanjut, Makmur mengatakan untuk APBD Murni tahun 2021 sekitar Rp11, 6 triliun.

“Kalau dibandingkan APBD murni tahun lalu, APBD sekarang mengalami penurunan,” beber Makmur HAPK. #

Wartawan: Heriman

No More Posts Available.

No more pages to load.