BERITAKALTIM.CO- Memasuki tahun 2021, masih ada sekitar 1.624 hingga 1.714 kontraktor yang menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dibayar. Mereka mendatangi DPRD dan pemerintah, namun dipastikan semuanya akan dibayarkan.
Para kontraktor merasa gelisah, karena total tagihan yang belum dibayarkan keseluruhan mencapai Rp305 miliar. Padahal, pemerintah sudah tutup buku pada bulan Desember 2020 lalu, sementara berkas tagihan para kontraktor belum terproses Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kukar.
Pemerintah memberikan penjelasan, terjadinya keterlambatan bayar bukan karena uangnya tidak ada, melainkan karena proses administrasi yang bebannya cukup berat. Pemkab Kukar menjelaskan ada 5.060 rekanan yang harus dilayani berkasnya, sementara jumlah personel yang mengerjakan verifikasi perusahaan para kontraktor itu sangat terbatas.
Pihak kontraktor mendesak Pemkab Kukar segera melakukan pembayaran, karena sebagian dari mereka harus menanggung bunga bank dari pinjaman modal untuk usaha mereka. Molornya pembayaran akan menambah bunga dan sangat memberatkan para kontraktor.
Andi Husri, Perwakilan Kontraktor kepada wartawan beritakaltim mengatakan, mereka telah berusaha sejak beberapa hari lalu menagih pembayaran. Para kontraktor sudah mendatangi para wakil rakyat di DPRD dan juga Wakil Bupati Kukar serta BPKAD.
“Alhamdulilah responnya baik. Semua kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan akan dibayar. Saat ini sudah mulai dikerjakan berkasnya. Memang cukup lama waktunya, karena jumlah kontraktor yang belum dibayar sangat banyak,” ujarnya.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, salah satu faktor membuat belum terbayarnya kontraktor karena para rekanan itu melakukan penagihan menumpuk setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Padahal, semestinya kontraktor bisa menagih berdasarkan termin dari kinerja pekerjaan. #
Wartawan: Charle
Comments are closed.