BERITAKALTIM.CO- Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP ) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) litbang terkait pembahasan perencanaan kerja yang telah berjalan dan yang akan datang.
“Saat ini Bappeda Litbang (Pihak pemerintah kota) telah menyusun perencanaan, perencanaan menyangkut tahun berjalan dan perencanaan yang akan datang dan perencanaan lima tahun berikutnya,” ujar Seketaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan Ali Munsjir Halim.
Dijelaskannya, pihak Bappeda Litbang telah menyusun pelaksanaan teknokrat menyangkut garis besar prioritas RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Walikota terpilih.
“Itu sudah disampaikan ke kita meski tidak secara rinci,” katanya seusai RDP dengan Bappeda.
Dikatakannya, prioritas utama RPJMD ini nantinya masalah pendidikan, kemudian Kesehatan menyangkut BPJS dan ketiga masih konsen masalah penanggulangan banjir.
“Itu disepakati dalam RPJMD menyesuaikan dengan visi misi beliau yang dituangkan kemudian dipadukan dengan perencanaan-perencanaan yang sudah ada,” jelasnya.
Terkait pendidikkan, ia mencontohkan akan menggratiskan perlengkapan sekolah siswa SD dan SMP. Untuk kesehatan akan mengratiskan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk pembangunan fisik masih menyesuaikan yang ada.
“Tentu dalam pertanggungjawaban Wali Kota ada kegiatan-kegiatan yang berhasil dan yang belum berhasil itu yang akan dimasukkan atau kegiatan lanjutan tapi masuk dalam visi misi Wali Kota terpilih,” imbuhnya.
Terkait permasalahan banjir , ia memaparkan salah satu penanganan banjir yang belum rampung khususnya pembebasan lahan daerah aliran sungai (DAS) Ampal. Anggaran setiap tahum pasti ada tetapi tak kunjung juga bisa diselesaikan karena penolakan warga.
“Kita tahu setiap tahun itu dianggarkan dananya hangus dan dianggarkan kembali tahun berikutnya masalah pembebasan lahan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa clear. Itu masalahnya di masyarakat,” ujarnya.
Di tahun ini, permasalahan pembebasan lahan akan segera rampung karena anggaran telah diserahkan ke kejaksaan agat Pemerintah Kota (Pemkot) bisa melanjutkan rencana normalisasi DAS Ampal.
“Itu pembebasan lahannya sudah dititip di Kejaksaan Negeri untuk anggarannya itu jadi melalui konsinyasi. Kalau sudah itu Pemkot sudah bisa melanjutkan,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo menyampaikan rapat dengar pendapat hari ini ini membahas perencanaan kerja yang telah berjalan dan yang akan datang.
“Untuk kedepan, mengingatkan untuk beberapa evaluasi yang dilakukan Komisi III terhadap kegiatan-kegiatan supaya menjadi perhatian, di penyusunan perencanaan yang akan datang dengan Wali kota yang baru,” ujar Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo usai rapat dengar pendapat, Senin (18/01/2021).
Agus Budi mengatakan, ada tiga prioritas utama Wali Kota terpilih yakni masalah pendidikkan, kesehatan dan penanganan banjir. Sehingga banyak mendapatkan masukkan dari Komisi III untuk penyesuaian program RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) yang akan datang.
“ Tadi banyak masukkan yang diberikan oleh komisi III,” jelasnya.
Dijelaskannya, terkait usulan pendidikan yang diberikan komisi III yakni penambahan rombel atau kelas baru, dan seragam sekolah gratis.
Terkait usulan kesehatan menyangkut penanganan covid-19 dan iuran BPJS Kesehatan gratis khususnya kelas 3 dan bagi masyarakat yang tak mampu.
“Contoh usulan untuk pendidikkan itu ada rombel, kemudian ada juga usulan yang misalnya pakaian seragam, kemudian untuk kesehatan itu perhatian terhadap covid-19. Kemudian juga terkait dengan bantuan JKN kepada masyarakat yang kurang mampu,” katanya
Ditambahkannya, untuk penanganan banjir akan menjadi prioritas antara lain daerah aliran sungai (DAS) Ampal yang menjadi perhatian utama.
“Kalau untuk fisik banyak masukkan terkait banjir di daerah-daerah yang jadi perhatian dan mendapatkan prioritas, misalnya DAS Ampal menjadi perhatian,” ucapnya
Ia juga memaparkan, segmen penanganan banjir DAS AMPAL menjadi prioritas utama Bappeda. Kajian penyusunan telah ada dan di dukung MOU dengan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah.
” Selebihnya melengkapi penyusunan RPJMD yang akan datang. Dan apapun masukan komisi III akan menjadi bahan untuk penyususnan yang akan dataang,” tungkasnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.