BERITAKALTIM.CO- Sebuah video adu argumen antara orangtua murid dan Wakil Kepala SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, viral di media sosial. Video berdurasi 15 menit 24 detik itu dibagikan akun Facebook EH, orangtua siswi yang keberatan dengan aturan sekolah mewajibkan semua siswi, termasuk non-muslim untuk memakai jilbab di sekolah.
Dalam video itu, terdengar suara pria yang menjelaskan bahwa dia dan anaknya adalah non-muslim. Pria yang merupakan orangtua murid itu mempertanyakan alasan sekolah negeri membuat aturan tersebut.
“Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan sekolah negeri,” kata pria tersebut.
Sementara itu, masih dalam video tersebut, pihak sekolah menyebutkan bahwa penggunaan jilbab bagi siswi merupakan aturan sekolah. Menanggapi pernyataan sang guru, orangtua murid yang diketahui bernama EH itu mengaku keberatan dengan aturan seragam tersebut.
“Ini agama saya. Kalau memakai jilbab, seakan-akan membohongi identitas agama saya, Pak,” kata EH.
Karena sudah terlanjur viral, akhirnya Kepala SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, Rusmadi menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan dalam penerapan kebijakan seragam sekolah tersebut. Permohonan maaf disampaikan di hadapan puluhan wartawan saat konferensi pers di Padang pada Jumat (22/1/2021) malam.
“Saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari bidang kesiswaan dan bimbingan konseling (BK) dalam penerapan kebijakan berseragam di sekolah,” kata Rusmadi.
Dia mengatakan, persoalan tersebut akan diselesaikan secara bersama dan kekeluargaan. Bagi siswi yang sempat dipanggil karena tidak memakai jilbab di sekolah, menurut Rusmadi, dapat bersekolah seperti biasa.
“Ananda kita dapat sekolah seperti biasa kembali,” kata Rusmadi.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al Fikri menyesali terjadinya peristiwa dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang. Menurut Adib, aturan siswi memakai jilbab di sekolah itu sebenarnya adalah aturan lama. Aturan itu sudah ada sejak kewenangan SMA/SMK belum dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
“Sangat kita sayangkan kejadian ini. Aturan ini sudah lama sebelum pelimpahan wewenang, sejak zaman Wali Kota Padang Fauzi Bahar tahun 2005. Selama ini masih jalan dan baru diprotes hari ini,” kata Adib kepada Wartawan.
Adib berjanji kebijakan ini akan dievaluasi. Nantinya, siswi non-muslim tidak diwajibkan memakai kerudung atau jilbab. “Pasti kita evaluasi. Nanti yang non-muslim bisa menyesuaikan saja,” kata Adib. #
Wartawan: le
Comments are closed.