BERITAKALTIM.CO- Komisi III DPRD Kota Balikpapan akhirnya bisa rapat dengar pendapat (RDP) bersama Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemerintah Kota Balikpapan.
“Ada beberapa poin yang kita tanyakan, salah satunya terkait percepatan pelaksanaan lelang tahun ini. Kami pertanyakan kok lelang begitu cepat. Bulan satu sudah diadakan lelang,” ujar ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama ULP Balikpapan, Rabu (03/02/2021).
Jika alasan proses lelang dipercepat pihak ULP lantaran mencegah tidak ada keterlambatan pelaksanan teknis, dia menyetujuinya. Tetapi jika lelang dipercepat hanya karena unsur politik, hal ini yang harus dipertanyakan.
“Saya pribadi tidak mempermasalahkan lelang dipercepat. Dengan harapan supaya tidak ada keterlambatan diakhir tahun. Saya sejutu. Tapi saya tidak setuju jika lelang dipercepat karena ada unsur politiknya,” lanjut politisi asal partai Golkar ini.
Secara tegas Alwi mempertanyakan ada apa di balik kebijakan ULP yang melakukan percepatan lelang sebelum jadwal yang biasa mereka tentukan. Sebab ada yang mengkaitkan hal itu lantaran akan ada pergantian kepala daerah.
“Menurut saya, kalau itu alasannya ya salah. Jika ULP beralasan agar tidak terjadi keterlambatan, kenapa tidak sejak tahun sebelumnya kebijakan ini dilakukan. Kan keterlambatan sudah terjadi bertahun-tahun lalu,” jelasnya.
Alwi juga menemukan keganjilan. Biasanya lelang dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat setiap tahunnya namun di tahun ini sejak bulan Januari pihak ULP sudah membuka kegiatan lelang secara terbuka.
Ia juga melihat ada yang aneh terkait lelang awal ini yang nilainya tidak terlalu mewah dan juga bukan kegiatan proyek multiyears yang proses pengerjaannya memerlukan waktu cukup lama.
“Saya lihat tidak ada juga nilai-nilai mewah. Padahal multiyears tidak ada juga. Yang namanya nilai mewah mungkin pengerjaannya cukup lama. Seperti ada pembangunan gedung 50 miliar mungkin memakan waktu cukup lama. Tapi ini tidak ada yang cukup besar. Ini cukup aneh,” katanya.
Meski begitu, Alwi tetap berharap kegiatan lelang yang dilaksanakan ULP pada tahun ini bisa berjalan tepat waktu tanpa ada keterlambatan seperti di tahun sebelumnya.
Termasuk meminta ULP menjalankan integritas dalam kegiatan lelang agar proses hingga penetapan pemenang tidak melibatkan unsur intervensi yang dapat merugikan peserta lelang.
“Mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Jangan sampai ada lagi keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami minta tidak ada intervensi dari manapun sehingga pemenang ditentukan berdasarkan aturan yang sudah ada,” harapnya.
Sementara itu, Kepala ULP Balikpapan Arif Dwi tidak mau memberikan statment terkait rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Balikpapan. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.