BERITAKALTIM.CO- Komisi III DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Perumahan, Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan), Camat Bontang Selatan dan Lurah Tanjung Laut terkait evaluasi rekomendasi DPRD terhadap penanganan banjir, Senin (1/3/2021).
Ketua Komisi III Amir Tosina mengungkapkan berdasarkan keluhan masyarakat simpang 4 lampu merah Jalan Sultan Syahrir kerab Kelurahan Tanjung Laut digenangi air ketika hujan turun, pasalnya tidak ada parit pembuangan air arah Berbas menuju Lengkol.
“Ketika ada genangan air, pengendara sepeda motor sering terjatuh ketika melintasi simpang 4 lampu merah,” ujar Amir di ruang rapat lantai 2 seketretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Bontang, Kalimantan Timur.
Iapun menanyakan apakah dinas terkait sudah menemui pemilik lahan di lokasi tersebut. Pihaknya berharap PUPRK bisa mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun ini untuk membebaskan beberapa meter lahan untuk pembuatan parit pembuangan air.
“Kalau berharap hibah saya rasa sulit, lebih baik dilakukan perluasan sekaligus diganti rugi beberapa meter agar pemilik lahan mau melepaskan tanahnya,” ungkapnya.
Sementara Lurah Tanjung Laut Azidah mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali menghubungi pemilik lahan tersebut, namun belum ada jawaban dari pemilik lahan karena baru pulang dari Sulawesi.
“Kami juga telah datangi kerumah pemilik lahan yaitu istri Almarhum H Arbain, namun, belum bisa kami temui karena yang bersangkutan baru pulang dari Sulawesi,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPRK Kota Bontang Tavip Nugroho mengatakan pihaknya akan membuat perencanaannya terlebih dahulu dan berusaha menganggarkan pada APBDP tahun ini.
“Kita lihat nanti, kalau misalnya anggarannya cukup dianggarkan perubahan tahun ini, kalau tidak nanti dianggarkan murni ditahun depan,” tutupnya. #
Wartawan : Hr
Comments are closed.