BERITAKALTIM.CO- Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin menyampaikan tindak lanjut laporan masyarakat ke PT Insani Bara Perkasa (IBP). Dia akan mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim untuk melakukan rapat koordinasi.
“Itu sudah kami agendakan. Dalam waktu dekat ini, yang kita undang Dinas ESDM Kaltim, direktur pertambangan, terkait dengan perizinan, serta DLH Kaltim,” ungkap Jahidin saat ditemui di gedung E lantai 1, Senin (23/3/2021).
Politisi dari Fraksi PKB itu menilai DLH Kukar tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya juga menyesal ketika yang bersangkutan (DLH Kukar red) diundang untuk memberikan masukan justru tak hadir.
Oleh karena itu dalam waktu mendatang, pihaknya akan mengundang dan bersurat kembali. Sebenarnya, kewenangan ini ada di Kukar. Sebab terjadinya berada di wilayah Kukar. Selain DLH Kukar, DPRD Kukar juga akan turut diundang.
Jika perushaan tidak mampu menyelesaikan hak masyarakat maka Komisi I akan melaporkannya ke Kementerian ESDM di Jakarta.
Sebab pada prinsipnya, hal yang terjadi desa tersebut sangat merugikan masyarakat. Apalagi yang bermukim di sekitar daerah tambang.
“Harapan kita kan keberadaan tambang ini mengubah pola hidup masyarakat sekitarnya. Bisa merekrut tenaga kerja, ada dampak yang bisa menguntungkan. Tapi kalau menyengsarakan masyarakat, untuk apa,” lanjutnya.
Namun jika perusahaan bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dirasakan masyarakat, berarti masalahnya selesai. Sebab DPRD Kaltim hadir sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dan fasilitator. Sehingga hak masyarakat wajib diperjuangkan.
“Kalau mereka bisa selesaikan, ya berarti selesai. Kalau tidak, kami akan lanjutkan ke pusat. Kita rekomendasikan itu ke Kementerian ESDM. Namun masih kita berikan peluang. Harapan kami nanti DLH Kaltim ikut menangani,” paparnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.