BeritaKaltim.Co

Pro Kontra Respons AGM Tak Mau Lagi Urusi Corona di PPU

BERITAKALTIM.CO – Tiba-tiba Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengajak kepala daerah lain untuk tak lagi melakukan penanganan COVID-19 mengikuti langkahnya.

“Saya mengajak seluruh kabupaten/kota untuk tidak mengurusi ini (COVID-19). Karena Keppres itu tidak berlaku. Ini ternyata menjadi bahaya,” tegas AGM pada media. Keppres yang ia maksud ialah Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keppres itu menurut AGM, menjadi bumerang baginya. Meski berisi point penanganan keadaan luar biasa seperti layaknya kondisi perang. Pihaknya tersudut. Harus melewati proses pemeriksaan dan lainnya.

“Saya tidak mau jadi masalah. Kami mau menolong masyarakat, tapi ternyata menjadi masalah hukum. Saya tidak mengerti ini masalah hukum ini kenapa. Masalahnya kenapa?” ucapnya.

Adalah program pengadaan bilik disinfektan atau sterilisasi virus yang dilakukan tahun lalu yang menjadi sumber kemarahannya. Program itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan kabarnya sudah meluncur ke kejaksaan.

Bilik sterilisasi atau chamber disinfectant didatangkan Pemkab PPU tahun lalu. Jumlah seratus unit untuk manusia dan 4 unit untuk kendaraan. Masing-masing berharga satuan Rp 27 juta untuk bilik kecil, total Rp 2,7 miliar. Dan Rp 500 juta untuk bilik besar, total Rp 2 miliar.

Sementara dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan ada lebih bayar. Bilik manusia lebih bayar sekira Rp 509 juta, sementara yang untuk kendaraan lebih bayar sekira Rp 1,2 miliar.

“Kita mengadakan chamber, jadi masalah. Padahal masker saja yang dari harga 50 ribu satu kotak, di 2020 menjadi 500 ribu sampai jutaan rupiah. Chamber itu datang di bulan 3 dimana masih kurangnya perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya,” urainya.

Karena itulah secara terbuka, Abdul Gafur Mas’ud menyatakan menarik diri untuk mengurusi penanganan COVID-19 di PPU.

“Mau dia statusnya warna hitam, mau ungu sekalian, saya selaku Bupati yang diperiksa dan dipermasalahkan karena corona, pengadaan dan lain-lainnya ini, saya tidak mau ngurusin. Langsung saja pemerintah pusat yang urusin,” ucap Ketua Satgas Penanganan COVID-19 PPU itu.

Sontak saja, kekesalan AGM itu mendapat respons luas. Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menindak tegas AGM. Alasannya, penanganan Corona (COVID-19) adalah tanggung bupati dan jajarannya di daerah.

“Sesuai dengan instruksi Presiden, SE Mendagri, semua kepala daerah adalah Kasatgas COVID-19 di daerahnya masing-masing. Maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk mengurus penanganan pandemi ini bekerja sama dengan Forkopimda,” kata Wakil Ketua Komisi II, Junimart Girsang kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Bila kepala daerah tidak menjalankan fungsi itu, Mendagri bisa mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas.

“Apabila ada kepala daerah tidak menjalankan fungsi penanganan pandemi COVID-19 ini, Mendagri bisa mengambil tindakan tegas kepada kepala daerah yang bersangkutan,” jelasnya.

Politikus PDIP itu mengatakan tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk melepas tanggung jawab dalam menangani pandemi Corona. Dia menekankan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dana untuk penanganan Corona.

Komisi II akan mengundang Kemendagri untuk rapat membahas mengenai keseriusan kepala daerah dalam menangani pandemi Corona. Dia menyebut ada beberapa daerah yang tidak serius dalam menangani Corona.

“Saya juga mendapat beberapa laporan kekecewaan dari daerah tentang kekurangseriusan pemkab/pemkot untuk mengatasi pandemi. Bahkan, anggarannya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya,” katanya.

Junimart mendesak KPK dan Polri untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Corona di daerah ini. Dia mengatakan kasus tersebut harus dicermati

“Aparat penegak hukum (KPK, Polri) harus mengawasi penggunaan anggaran untuk COVID ini di daerah. Harus dicermati dan ditindaklanjuti kebenarannya. Tidak boleh terjadi pembiaran,” tegasnya.

Respons berbeda disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, kepada wartawan.

“Pasti maksud beliau bukan lari dari tanggung jawab. Tapi beliau protes aturan yang memberi proteksi kepada penyelenggara negara di masa darurat,” katanya.

Ia mencontohkan harga masker yang, melonjak tinggi 2020 lalu yang dijasikan contoh oleh AGM. Menurutnya itu ada benarnya.

“Perlindungan atas kebijakan harus jelas. Supaya kekecewaan seperti beliau tak muncul di daerah lain,” sebut Bahtiar seperti dilansir detikcom.

Bahtiar mengingatkan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah terkait penanganan COVID-19 memang harus mendapatkan perlindungan. Dia melihat sikap Bupati Penajam Paser Utara sedang meluapkan kekecewaannya dengan menyatakan tak mau lagi terlibat dalam penanganan Corona. Bahkan sampai mengajak pimpinan daerah lain untuk melakukan hal serupa. (*)

Comments are closed.