BeritaKaltim.Co

Perusahaan Tambang Tak Ada Harapan Lagi, Warga Kukar Ingin Beralih Bertani

BERITAKALTIM.CO- Masyarakat Kutai Kartanegara yang tersebar di 20 kecamatan mulai merubah pola pikir mereka dari menggantungkan hidup ekonomi di perusahaan-perusahaan tambang. Kini sebagian ingin beralih mencari penghidupan dengan bercocok tanam sebagai petani, penggarap lahan lahan tidur, serta usaha-usaha lain yang tidak berhubungan dengan pertambangan.

Hal ini ditempuh warga lantaran sejumlah perusahaan tambang yang diharap bisa menjanjikan kelayakan hidup, justru merugikan kelanjutan hidup generasi mereka, karena telah mematikan peluang-peluang usaha warga dengan menguasai lahan lahan produktuf.

Salah seorang tokoh masyarakat Kukar, yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Jumari dihadapan wakil rakyat DPRD Kukar mengungkapkan, bahwa warga kini terlihat menyedihkan sebab selain mereka “stres” tak punya penghasilan, mereka juga resah sebab ingin membuka lahan pertanian tetapi tidak mempunyai areal untuk bercocok tanam.

Menurut Jumari, masyarakat tak memiliki petak lahan yang bisa mereka garap lantaran status tanah yang masuk ke dalam milik perushaan.

“Soal lahan yang dikuasai perusahaan ini berulang-ulang kita bahas, tetapi belum pernah ada penyelesaian kongkrit, bahkan sering hanya disetujui dalam konsep penanganannya, lantas masyarakat mau hidup dari usaha apa kalo bukan bertani,” kata Jumari di gedung DPRD Kukar, pekan lalu.

Dia sangat berharap agar pemerintah dan DPRD Kukar menggagas pertemuan dengan elemen masyarakat Kukar disemua kecamatan, termasuk stakeholder untuk mencari solusi mengenai keresahaan masyarakat terkait penguasaan lahan sejumlah persuahaan tambang dan perkebunan di sana. Stakeholder harus dihadirkan semua dalam pembicaraan terkait penguasaan lahan itu dengan alasan demi menjaga masa depan Kukar di seluruh kecamatan.

Agrikultur dipilih sebagai salah satu alternatif untuk menyambung ekonomi masyarakat setelah perusahaan tambang dinilai sudah tidak menjanjikan apapun, sebab menurut Jumari, tanah-tanah di sejumlah kecamatan sangat subur dan potensial untuk budi daya lahan pertanian, perikanan dan peternakan.

Dia pun meminta kepada tim tata ruang pertanahan yang melakukan pemetaan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya agar mengiventarisir seluruh potensi yang ada di seluruh kecamatan. Potensi yang dimaksud, baik lahan-lahan saat ini sudah mulai produktif maupun yang masih dalam perencanaan daerah.

Pasalnya, menurut dia, dari data perencanaan pemetaan pemanfaatan lahan, banyak lahan dan kegiatan masyarakat yang sudah esksis berjalan, justru malah tidak masuk daftar perencanaan pengembangan di RTRW (rencana tata ruang wilayah) pemerintah.

”Jadi berharap agar pemerintah menggagas pertemuan yang melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari wakil perusahaan, kecamatan, lurah dan desa hingga kepada tokoh tokoh masyarakat untuk membahas masa depan daerah ini ke depan,” kata Jumari.

Sementara itu ketua pansus RTRW DPRD Kukar, Ahmad Yani mengingatkan kepada Dinas Pertanahan Kukar yang sedang melakukan pemetaan peruntukan wilayah, agar tim tata ruang ini teliti memasukkan perencanaan di semua kecamatan. Ahmad Yani menambahkan agar tim RTRW Pertanahan, senantiasa melakukan kroscek di lapangan, dipertimbangkan secara ilmiah dan akademis agar tidak lagi memunculkan protes karena penempatan perencanaan yang salah dan tidak melibatkan masyarakat.

“Hal ini penting sebab perencanaan RTRW ini adalah kepentingan hajat orang banyak dan akan digunakan 20 tahun ke depan sehingga tidak boleh asal asalan,” kata Ahmad Yani.

Edi Santosa, Kabag Tataruang Pertanahan mengungkapkan bahwa draft RTRW ini akan ditunda pengajuannya ke DPRD dan pemerintah sebelum pihaknya melengkapi tuntutan rakyat. Paska protes warga ini, pihaknya mengaku akan kembali turun ke lapangan untuk mendata dan mengkroscek masukan masukan warga kepihak terkait soal lahan dan peruntukannya.

“Kita juga akan mendata berapa banyak potensi lahan produktif yang masuk ke wilayah perusahaan. Jadi akan mengakomodir masukan semua pihak untuk kita perbaiki data, sebelum kita ajukan ke eksekutif dan legislative untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kukar,” ujar Edi. #

Wartawan : M Sakir

Comments are closed.