Tanpa Bansos, Terdesak Ekonomi, Warga Sulit Patuhi Prokes

BERITAKALTIM.CO – Sudah berada pada kondisi zona merah keseluruhan, beberapa daerah di Kaltim bahkan menerapkan PPKM Level 4. Tapi, tetap saja banyak warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Akibatnya, jumlah kasus paparan virus mematikan ini, tak kunjung melandai. Dampaknya, fasilitas kesehatan penuh, banyak rumah sakit menolak pasien baru. Tenaga kesehatan kurang dan ikut terkapar. Parahnya, insentif tenaga kesehatan ada yang tak kunjung cair. Tentu itu berpengaruh terhadap kinerjanya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Pergantian kebijakan dengan mengubah istilah dari PPKM Mikro menjadi PPKM level 1 hingga 4, tak berbuah banyak.

Menurutnya, warga tak butuh istilah baru. Tetapi, diperlukan berbagai kebijakan dan action nyata untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini.

“Salah satu penyebab tak disiplinnya warga terhadap protokol kesehatan (Prokes), adalah tak adanya bantuan sosial (bansos) terhadap warga terdampak PPKM,” katanya.

“Penerapan PPKM Mikro di Samarinda pun nampaknya tidak berpengaruh. Setiap hari kasus Covid-19 tetap mengalami kenaikan,” ungkap Sri Puji Astuti.

Menurut Sri, aturan Pemkot Samarinda bukannya tak efektif. Tapi kurang terdukung sebagian masyarakat. Membatasi aktifitas justru membuat kebutuhan makan minum mereka tak terpenuhi.

Menerapkan PPKM apapun jenisnya, katanya sebaiknya diimbangi dengan program bantuan sosial (Bansos). Utamanya yang terdampak langsung atau bagi mereka yang tidak berpenghasilan tetap.

“Karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi atau dibantu pemerintah, masyarakat terkesak acuh tak acuh terhadap upaya pemerintah mencegah COVID-19,” tambahnya.

Ia pun memberi salah satu usulan solutif. Pemkot Samarinda bisa mendata masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman), Baik pribadi maupun keluarga. Lalu, diberikan bansos. Utamakan yang tak punya penghasilan tetap. Setidaknya, itu meringankan beban kebutuhan mereka.

“Apapun, yang jelas masyarakat butuh uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban mereka, karena banyak kegiatan ekonomi terpaksa berhenti karena larangan,” papar politisi Demokrat ini.

Apalagi dimata masyarakat penyekatan dengan istilah PPKM Mikro maupun level sekian, membuat mereka terpaksa membatasi celah dan kesempatan mencari nafkah yang sebelumnya sudah susah.

“Tanpa bansos, upaya pemerintah mencegah Covid-19 sulit berjalan,” lugasnya. (*)