BERITAKALTIM.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan visi Kaltim Berdaulat pada sektor pangan. Hal itu seperti disampaikan oleh anggota komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir.
Padahal wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi swasembada pangan, mengingat lahan yang dimiliki masih sangat luas.
Pun banyak program yang telah dikeluarkan oleh Pemprov sebelumnya, namun tidak dilanjutkan pada kepemimpinan Isran-Hadi.
“Seperti di salah satu wilayah di Berau, saat saya ke sana sudah dibangun bendungan. Tapi, ada 1.800 hektare lahan persawahan tidak teraliri, padahal sudah ada miliaran uang habis di situ. Ada bendungan, ada saluran irigasi, tetapi sawah kekeringan,” urai Sutomo Jabir saat dikonfirmasi via whatsApp. Minggu (25/7/2021).
Sekertaris fraksi PKB tersebut menilai bahwa hal itu dikarenakan Pemprov tidak dapat mengelola potensi yang dimiliki daerah serta tidak bisa memaksimalkan uang yang sudah dikeluarkan.
“Mestinya dari pemerintah provinsi harus sungguh-sungguh membenahi apa yang sudah dilakukan. Misal, sekarang bukan masalah uangnya yang terbatas, namun lebih kepada tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Jadi terbengkalai saja, tidak dikelola,” cetusnya.
Dengan demikian, Ia pun menyarankan, seharusnya pemprov dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum, duduk satu meja untuk membahas target-target peningkatan potensi pangan kedepannya. Kemudian meminta Biro Ekonomi mengambil peran sebagai leading server. Berintegrasi untuk melakukan pemetaan dan memaksimalkan kinerja masing-masing instansi.
“Karena Dinas Pekerjaan Umum akan men-support infrastruktur. Entah men-support perairan maupun infrastruktur jalan. Cuma kita lihat lagi porsi anggaran untuk pertanian dan perkebunan kan tidak terlalu besar. Kemudian, kesinambungan dari rencana-rencana mereka juga tidak terlihat ada, sehingga seolah-olah parsial dibangun hari ini dibiarkan lagi, tidak ada proses lanjutan. Sebenarnya di Kaltim ini potensinya sudah luar biasa. Cuma memang saya tidak tahu dari pemprov bagaimana model pengelolaannya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sutomo Jabir menyoroti perihal proses industri hasil pertanian yang dinilai tidak terorganisir dengan baik. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk bertani. Salah satu contoh yakni yang terjadi di Sangatta Selatan. Hasil panen petani tidak diminati masyarakat setempat. Karena warganya lebih mengandalkan beras pasokan dari luar. Semestinya pemerintah bisa memberikan jaminan atas hasil pertanian masyarakat.
“Nah ini harus ada intervensi dari pemerintah menampung gabah atau hasil pertanian mereka, untuk kemudian dikemas atau bagaimana. Supaya bisa disalurkan pada masyarakat. Seperti kerja sama dengan Indomaret atau apapun itu. Sehingga masyarakatnya semangat melaksanakan pertanian. Tapi ini buktinya tidak, sehingga di situ juga belum terlihat ada campur tangan pemerintah dalam hal penanganan pasca panen,” tutupnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.