BERITAKALTIM.CO- Komisi III DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, Selasa (27/7/2021).
Dalam RDP ini Komisi III meminta Dinas PU untuk menjelaskan apa saja yang akan diprioritaskan utama pada anggaran tahun 2022 mendatang.
“Jadi hari ini pembahasan semua mitra komisi III DPRD kota Balikpapan untuk pembahasan KUA PPAS. Ada beberapa program dan kegiatan yang diusulkan dari Dinas PU sesuai dengan visi misi wali kota Balikpapan,” jelas Koordinator Komisi III DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle di Ballroom Hotel Grand Senyiur.
Sabarruddin mengatakan, bahwa program dan kegiatan yang sejalan dengan visi misi Walikota, untuk DPU sendiri terkait percepatan untuk penanganan banjir di kota Balikpapan.
“Dari 6 kecamatan yang ada di wilayah kota Balikpapan ini hampir semua terdapat spot banjir sehingga dalam kegiatan dan program tersebut di upayakan berbanding lurus dengan visi misi Walikota Balikpapan,” ucapnya kepada awak media.
Sabaruddin menyampaikan, ada beberapa kegiatan yang dianggarkan di KUA PPAS tetapi jika nanti terjadi refocusing maka prioritas yang dianggap tidak berprioritas akan menjadi pembahasan selanjutnya.
Selain penanganan banjir , Sabaruddin menyebut juga pembebasan lahan di stadion Batakan yang belum jelas menjadi pokok bahasan dalam KUA PPAS.
“Komisi III sudah menyampaikan ke DPU supaya ada titik terang pembebasan lahan stadion, mudah mudahan bisa dituntaskan” katanya.
Terkait anggaran keseluruhan yang disampaikan DPU di KUA PPAS ini sebesar Rp 330 Miliyar, Sabaruddin menyampaikan ini merupakan total keseluruhan kebijakan dan program dari DPU yang salah satunya untuk penanganan percepatan banjir dan juga pembebasan lahan.
“Ini tadi yang kita pertanyakan kepada mereka kebijakan anggaran ini dipergunakan untuk apa,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Andi Yusri Ramli, mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dirancangan KUA PPAS berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 330 Miliyar yang akan dipergunakan untuk penanganan pembiayaan program banjir sebesar Rp 150 miliar.
Anggaran tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2022 mendatang.
“Yang jelas untuk Tahun 2022, kita dari Dinas Pekerjaan Umum fokus pada prioritas visi bapak Wali kota yakni menyelesaikan persoalan masalah banjir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Andi Yusri Ramli kepada wartawan.
Pihaknya juga akan diarahkan beberapa program lainnya untuk mendukung upaya penanganan banjir seperti peningkatan jalan yang lebih mengarahkan pada upaya mengurai titik banjir.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan OPD lain dalam upaya penanganan banjir, seperti upaya peningkatan program penghijauan di sekitar daerah sungai ampal dan membatasi kegiatan pengupasan lahan di beberapa lokasi yang dapat berpotensi menimbulkan erosi yang dapat meninggikan permukaan air yang dapat menimbulkan masalah banjir.
Termasuk juga berkoordinasi dengan beberapa instansi lainnya dalam menertibkan keberadaan pengembang untuk merealisasikan pembangunan bozem di wilayah perumahan.
“Untuk tahun ini, kita sudah mengoleksi kan sekitar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan hulu DAS ampal dan ada sekitar lagi Rp 9 miliar untuk saluran primernya, itu masih dana awal. Kalau masih kurang nanti kami akan mengajukan dana tambahan lagi. Karena nanti untuk pembangunan fisiknya akan diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai Samarinda,” tutupnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.