BERITAKALTIM.CO- Rapat Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Bersama Dinas Perhubungan (Dishub) terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.
“Kita mengusulkan anggaran Penerangan Jalan Umum, Penambahan CCTV agar Pemerintah Kota bisa memonitor kondisi jalan dan situasi lingkungan, dan juga mengusulkan program pembangunan pelabuhan di dermaga Kampung Baru,” ujar Ketua Komisi III Alwi Al Qadri seusai RDP bersama DIshub Di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (27/7/2021).
Alwi menyampaikan, untuk usulan pembangunan Pelabuhan Kampung Baru yang berada di Kelurahan Klandasan Ulu, Balikpapan Barat merupakan pelabuhan yang menjadu salah satu ikon yang berhadapan langsung dengan IKN atau PPU.
“Nah kenapa kita ingin ini skala prioritas, karena sudah sering sekali terjadi kecelakaan di sana karena cara kerja yang digunakan masih sangat tradisional,” kata Alwi.
Iyapun menyampaikan usulan tersebut, dan faktanya masih terbentur di masalah anggaran. Dimana informasi pembanguan meraup detail engineering design (DED) sebesar 90 Milyar, dan pemerintah daerah belum bisa merealisasikan.
“Kadishub akan mengupayakan untuk memfasilitasi ke pemerintah provinsi. Dan hingga sekarang di provinsi masih tahap menunggu, dikarenakan ini bukan anggaran sedikit,” jelasnya.
Saya juga usulkan untuk coba dibikin bertahap supaya anggaran tidak memberatkan dengan melakukan dua termin anggaran atau coba dikecilkan menjadi 60 Milyar,” tambahnya.
Menurutnya, pelabuhan kampung baru layak diperjuangkan, sehingga kemungkinan ada beberapa item-item yang kemungkinan bisa dikorbankan terlebih dahulu. Mengingat pelabuhan ini masih sangat-sangat tradisional.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, ada beberapa prioritas untuk pembangunan 2022 yang diusulkan dalam rapat yakni pembangunan penerang jalan umum (PJU) maupun Dermaga Kampung Baru.
Untuk Dermaga Kampung Baru sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016 lalu. Bahkan telah ada feasibility study (FS) maupun detail engineering design (DED). Hanya saja belum terealisasi.
” Itu cuma kan terkendala di pembiayaan makanya tertunda-tertunda terus. Kita masukkan kembali di RPJMD Wali Kota yang baru, mudah-mudahan bisa terelaisasi pembangunan Dermaga Kampung Baru,”harapnya.
Namun karena anggaran yang minim akan diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hanya saja, jika terealisasi kemungkinan baru bisa terealisasi tahun anggaran 2024.
“Kita coba formulakan, skenario lain untuk meminta bantuan ke Provinsi karena kewenangan laut itu sudah diambil alih provinsi sesuai dengan Undang-undang yang ada,” katanya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.