KOREKSI BERITA: Andi Harun: Mohon Izin Komandan, PPKM Kami Tolak dan Siap Bertanggungjawab

HAK KOREKSI:

Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan konferensi pers bersama dengan wartawan di ruang rapat Balaikota Samarinda, Jumat (16/7/2021). Dia mengkarifikasi berita yang ditayangkan beritakaltim.co dengan judul; Andi Harun: Mohon Izin Komandan, PPKM Kali Tolak dan Siap Bertanggungjawab.

“Jadi saya harus klarifikasi berita itu bahwa yang saya maksudkan bukan menolak PPKM Darurat, tetapi mari kita semua berdoa dan berjuang agar kita semua bisa terhindar dari pemberlakuan PPKM darurat,” ujarnya dihadapan sejumlah Wartawan.

Atas klarifikasi berita tersebut, redaksi menjalankan Hak Koreksi seperti diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu dengan menayangkan berita klarifikasi wali kota dan menayangkan kembali berita utuh yang mengalami koreksi tersebut.

Berikut berita yang ditayangkan beritakaltim.co pada 14 Juli 2021 lalu.

Andi Harun: Mohon Izin Komandan, PPKM Kami Tolak dan Siap Bertanggung Jawab

Panglima Kodam Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto.

BERITAKALTIM.CO- “Mohon izin laporan komandan, perkenankan saya paparkan alasan kami menolak PPKM,” ujar Andi Harun, Wali Kota Samarinda, dihadapan Panglima Kodam Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto dan Kapolda Kaltim Drs. Herry Nahak M.Si, Selasa (13/7/2021), di ruang rapat utama Balaikota Samarinda.

Alasan Andi Harun menolak PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat di Samarinda, karena di kota yang dipimpinnya masih dalam kondisi aman terkendali. Pemkot disiplin melakukan pengetatan Prokes, tegas kepada warga yang ngeyel menentang Prokes serta tersedianya peralatan dan para medis serta ruang-ruang perawatan dan ruang isolasi ICU.

“Perjuangan mengatasi dan meminimalis serangan covid kita genjot dari level kota hingga kelurahan, dan aparatur kami dari tingak pejabat SKPD, Satgas, hingga ke pemerintahan level kecamatan, Lurah dan RT semua bahu membahu berjuang melawan covid, sehingga kami pede PPKM darurat kami tolak,” kata Andi Harun kepada Panglima dan Kapolda Kaltim.

Andi Harun mengatakan, dia tidak memberlakukan PPKM Darurat di wilayahnya, sebab dari hasil survei dan koordinasi lintas sektoral serta pendapat petugas Satgas covid-19 yang dihimpun, daerah ini masih aman dan terkendali. Ditandai dengan tidak terjadinya lonjakan serangan covid-19 kepada masyarakat secara mengkuatirkan.

Kemudian, fasiltas kebutuhan medis dan ruang perawatan pasien juga masih tersedia dan senantiasa siaga,” kata Andi Harun.

Saat menyampaikan paparannya kepada Panglima Kodam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim, Andi Harun memberikan paparan situasi terakhir perkembangan covid-19 berikut penanganan dan pecegahan yang dilakukan Pemkot Samarinda.

Sebelumnya ada desakan agar Samarinda segera menerapkan PPKM Darurat, karena termasuk ibu kota provinsi yang berpenduduk paling banyak dibanding dengan kabupaten dan kota lain se Kaltim. Empat kabupaten/kota sudah berstatus PPKM Darurat, yakin Balikpapan, Bongang, Kutai Kartanegara dan Berau.

Atas desakan itu Pemkot Samarinda bergerak cepat dan tepat di lapangan, melakukan koordinasi dan menghimpun laporan seluruh elemen dan pejabat terkait. Mulai dari pihak pengelola dan penanggung jawab seluruh Rumah Sakit, negeri maupun Swasta, seluruh Kepala Dinas yang terkait penanganan covid, seluruh Satgas covid, para camat dan paramedis dan dokter yang bersntuhan langsung dengan pasien covid di lapangan.

Para pihak terkait penanganan covid ini kemudian dikumpulkan di ruang rapat utama Balaikota Samarinda untuk berdiskusi dan membedah satu persatu kemungkinan terburuk dan keadaan kesiapan petugas dalam penanganan dan pencegahan yang harus disikapi lebih dalam lagi di lapangan.

Dari penjelasan dan masukan para petugas covid secara menyeluruh, menyimpulkan bahwa kondisi Samarinda masih aman dan terkendali. Fasilitas dan kebutuhan pasien tersedia, seperti tabung dan gas oksigen, obat obatan dan vaksin juga aman terkendali, fasilitas ruang dan gedung serta rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri tersedia dan siap melayani lonjakan vasien jika tiba tiba terjadi massif. Kemudian petugas lapangan baik satgas dan petugas lainnya, serta para medis juga standby 24 jam siap melayani hingga ditingkat Puskesmas di seluruh kecamatan dan desa se Kota Samarinda. #

Wartawan: M. Sakir

==========================
Berikut berita berisi klarifikasi dari Wali Kota Samarinda dihadapan sejumlah Wartawan.

Andi Harun: Saya Mengajak Berdoa Covid Bisa Teratasi, Bukan Menolak PPKM Darurat

 

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan PPKM Darurat.

BERITAKALTIM.CO- Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan konferensi pers bersama dengan wartawan di ruang rapat Balaikota Samarinda, Jumat (16/7/2021). Dia mengkarifikasi berita yang menyangkut penolakan PPKM Darurat di Samarinda.

Andi Harun dalam konpres itu menjelaskan bahwa dirinya bukan bermaksud berkata menolak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat seperti yang ramai dibahas dalam sebuah caption berita online, tetapi yang dia maksudkan adalah mengajak kita semua dan berusaha agar Samarinda tidak masuk dalam PPKM Darurat.

“Jadi saya harus klarifikasi berita itu bahwa yang saya maksudkan bukan menolak PPKM Darurat, tetapi mari kita semua berdoa dan berjuang agar kita semua bisa terhindar dari pemberlakuan PPKM darurat,” ujarnya.

Berita media online diterbitkan beritakaltim.co dengan judul; Andi Harun: Mohon Izin Komandan, PPKM Kali Tolak dan Siap Bertanggungjawab. Dalam berita tersebut Wali Kota menyampaikan paparannya di depan Pangdam dan Kapolda yang hadir di Balikota Samarinda.

Berita yang viral itu mendapat tanggapan positif warga kota yang bisa diikuti di media-media sosial baik facebook maupun grup whatsapp. Respon positif itu ditandai dengan jumlah like dan komentar yang mendukung langkah wali kota dalam penanganan covid di kota itu.

Namun, menurut Andi Harun kepada sejumlah Wartawan, pertemuan dengan Pangdam dan Kapolda di Balaikota Selasa lalu adalah bersifat tertutup dan internal, sehinggga kita membantah jika ada berita yang terkait soal penolakan pemberlakuan PPKM itu.

Dia mengajak semua wartawan untuk ikut berjuang upaya penanggulangan covid-19 ini dengan cara membuat berita-berita yang membuat warga adem dan tenang. Jangan malah justru menciptakan berita-berita yang merugikan masyarakat dan terkesan provokatif.

Dia juga sarankan kepada jurnalis agar memahami kaidah penulisan jurnalistik yang benar dan baik, sebab dalam kaitannya dengan soal covid ini, seorang jurnalis harus hati-hati dalam menulis berita agar tidak membuat berita berita bohong dan hoaks, tetapi sebaliknya memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk ikut serta dalam mensosialisasikan upaya penegakan prokes yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh Andi Harun mengatakan, pertemuan dengan Panglima dan Kapolda tentang antisipasi yang dilakukan dan kesiapan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani soal pontensi melonjaknya serangan covid-19 secara tiba-tiba di Samarinda. Sebab Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kaltim dan merupakan wilayah yang paling besar jumlah penduduknya.

Samarinda juga merupakan daerah di Kaltim yang paling luas wilayahnya, sehingga menjadi pintu utama masuknya arus manusia dan pusat perdagangan dan jasa dari tiga wilayah di Kaltim yang sedang memberlakukan PPKM darurat yakni, Balikpapan, Bontang dan Berau.

“Jadi kita memang harus hati-hati semua dan bahu membahu berjuang agar daerah kita ini terhindar dari pemberlakuan PPKM,”tambahnya.

Samarinda sendiri mnenurutnya sudah melewati tiga fase puncak tahapan pandemi, namun belum pernah melewati 80 persen tingkat kekuatiran, sehingga hal ini yang harus dipertahankan agar tetap stabil dan kalau bisa angka persentasenya justru bisa diturunkan agar agar benar-benar bebas dari PPKM darurat.

Sebab jika PPKM darurat ini diberlakukan, kata Andi Harun, maka ekonomi Samarinda akan terganggu dan kehidupan akan bertambah kian sulit. #

Wartawan: M Sakir