BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait pendalaman program dan visi misi Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.
“Tujuan yang ingin dicapai, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan juga target target menjalankan visi misi Wali Kota,” ujar Wakil Ketua Pansus RPJMD Suwanto, Senin (02/08/2021).
Suwanto menyampaikan, Target sesuai visi misi Walikota ada 9 prioritas yang akan dicapai dan dilakukan oleh dinas terkait.
“Hari ini kami masih melakukan pendalaman, jadi belum masuk ke ranah rekomendasi,” ucap Suwanto kepada awak media.
Program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD tersebut diantaranya penanganan banjir, sekolah gratis dan kesehatan, pemberian BPJS kesehatan bagi warga tak mampu.
Pansus RPJMD akan kembali menggelar rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk melakukan pendalaman terkait pendalaman visi dan misi Wali Kota.
“Akan dilanjutkan kembali di tanggal 5 Agustus untuk melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan RPJMD tersebut, jadi masih panjang ceritanya. Tanggal 5 kita akan bertemu dengan dinas-dinas terkait dengan 9 skala prioritas. Kita ketemu dengan BPJS kesehatan, dinas PU, dinas pendidikkan, akan kita lakukan pendalaman-pendalaman,” ujarnya
Suwanto berharap, rekomendasi yang dikeluarkan Pansus sejumlah dengan program visi misi Wali Kota yang akan di implementasikan masing-masing OPD terkait hingga tahun anggaran 2026.
“Jadi masih penjajakan, jangan sampai rekomendasi yang kita lakukan bertolak belakang dengan visi dan misi wali kota, karena RPJMD 2021 – 2026 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan juga menjalanikan target-target visi dan misi Wali Kota,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, rapat pansus RPJMD ini merupakan pembahasan rancangan awal. Dan Pansus RPJMD meminta pendalaman dan penjelasan beberapa program prioritas yang sudah dituangkan.
“Banyak hal yang dipertanyakan oleh anggota dewan terkait laju pertumbuhan ekonomi, dan menurut pansus perlu dicek lagi, apakah tidak terlalu tinggi, asumsi yang dicantumkan di dalam APBD perlu dilakukan pengecekan kembali, ” katanya kepada awak media.
Agus mengatakan, Pansus juga meminta agar kehati-hatian dalam mengalokasikan anggaran. Mengingat kondisi keuangan daerah yang minim akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan.
Menurutnya, Pansus juga meminta penjelasan terkait 9 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Mulai dari penanganan banjir, BPJS Kesehatan hingga pendidikkan.
“Termasuk pendalaman terhadap beberapa program prioritas. Jadi kan intinya pansus meminta penjelasan, yang kita tuangkan itu bagaimana, pansus ingin tahu kedalamannya,” jelasnya.
Agus mencontohkan untuk BPJS Kesehatan apakah hanya berbentuk subsidi atau seluruhnya gratis, karena akan menjadi acuan bagi Pansus DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota.
“Tapi tugas kami adalah hanya membuat rumusan, sasarannya sekian, alokasi anggaran maksimal sekian untuk setiap tahun. Masalah nanti konsepnya apakah betul-betul 100 persen gratis atau subsidi nanti dari Pansus akan memberikan rekomendasi, tapi harus ada persetujuan dari Wali Kota,” katanya
Begitupun soal pendidikkan, terkait pakaian seragam maupun uang SPP. Pansus meminta penjelasan. Namun Agus Budi memastikan, belum dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun ini.
“Kita hanya menyiapkan proghramnya apa, nanti eksekusinya ada di masing-masing OPD. Banjir juga dibahas, pembebasan lahan, bendali minta penjelasan dari kita,” ujarnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.