BERITAKALTIM.CO- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IPS IKIP PGRI Kaltim melaksanakan kegiatan Webinar dengan mengangkat tema Efisiensi penyaluran bantuan sosial tunai di Kaltim.
Kegiatan berlangsung secara online dan menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kepala Dinas Sosial, Agus Kesuma, pimpinan PT. Pos Indonesia Samarinda, Rhonie Parindra, Irwansyah, Komisioner KIPD Kaltim serta Kabid Sosial Politik Badko HMI, Niko Handika. Acara tersebut dimoderatori oleh Yusuf.
Komisariat IPS IKIP PGRI melaksanakan kegiatan tersebut diangap penting untuk transparansi informasi agar ketimpangan sosial tidak meluas dikalimantan timur.
Kepala Dinas Sosial Kadis Kaltim yang diwakili oleh Kepala seksi mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait terkhusus untuk data penerima bantuan dan yang belum mendapatkan bantuan.
Sementara pihak PT. Pos Indonesia mengatakan sebagai pihak yang menjadi pemenang lelang dari kementerian terkait penyaluran bantuan, akan menyalurkan dengan cepat kepada masyarakat, sesuai data yang diterima.
“Kita adalah pemenang lelang yang langsung dibuka secara transparan oleh kementerian, kami terima dan kami salurkan secepatnya tanpa ada persyaratan yang memberatkan masyarakat,” papar Rhonie Parindra, Rabu (18/8/2021).
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KIPD) Kaltim, yang juga sebagai pengamat sosial media Kaltim mengatakan Pemprov Kaltim harus memberikan data yang jelas terkait berapa jumlah anggaran yang dianggarkan kementrian ke daerah dan jumlah penerima bantuan, agar masyarakat tidak kebingungan tentang data penerima.
“Dalam hal ini harus diberikan informasi yang valid agar masyarakat yang tidak dapat tidak banyak berharap, apalagi ada tumpang tindih data, semestinya ini semua jangan sampai terjadi apalagi dalam kondisi Pandemi seperti saat ini,” ujarnya.
Pun hal yang sama diutarakan oleh Kabid Sosial Badko HMI, Niko. Pihaknya mendorong instansi terkait agar perbaikan data antara kementerian dan daerah seharusnya ada sinkronisasi dan ni sifatnya penting.
“Agar kedepan masyarakat mudah mengakses data di kementerian maupun di provinsi,” pungkasnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.