BeritaKaltim.Co

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SPPA

BERITAKALTIM.CO – Mengupayakan percepatan pendirian Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk memberikan layanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) disetiap kabupaten yang tersebar.

Dimana fasilitas itu sangat dibutuhkan mengingat semakin tingginya angka tingkat kejahatan di Kaltim. Diiringi dengan masa pandemi saat ini, yang secara tak langsung membuat angka pengangguran semakin tinggi dan semakin rendahnya upah tenaga kerja.

Untuk itu digelar pertemuan daring Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SPPA yang diikuti oleh BAPPEDA Kaltim, Kamis (26/8/2021).

Sebelumnya, istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Hal paling penting adalah hak pendidikan anak. Pada dasarnya, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Disamping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh UU SPPA. (adv)

 

Comments are closed.