BERITAKALTIM.CO- Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalimantan Timur bertenggger pada peringkat ke 9 atau masuk kategori Sedang secara nasional. Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana saat lokakarya ICA BSD Tangerang, Jumat (17/9/2021).
Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, indeks KIP Kaltim 76,96. Di banding indeks KIP Nasional 71,37, maka Kaltim lebih baik.
“Indeks KIP tahun 2021 menempatkan provinsi Kaltim berada pada posisi 9, dengan nilai 76,96 sedangkan indeks KIP nasional sebesar 71,37,” ungkap Faisal di Samarinda, Sabtu (18/9/2021).
Mengutip penjelasan dari Ketua KI Pusat, Gede Narayana, saat Lokakarya Keterbukaan Informasi Publik yang digelar hybrid dari ICE BSD Tangerang, Faisal mengutarakan, indeks KIP dilakukan untuk memotret secara keseluruhan tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Mengingat Sejak 10 tahun berdiri, Komisi Informasi belum memiliki pengukuran secara statistik.
Dijelaskan sumber data yang digunakan adalah semua data, fakta dan peristiwa yang ada terhitung tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2021. Serta Skoring dibuat oleh 9 orang informan ahli (3 mewakili pemerintah/badan publik, 3 mewakili dunia usaha, 3 mewakili masyarakat) melalui proses Focus Group Discussion (FGD).
Proses FGD dimulai dengan paparan data, fakta, dan peristiwa oleh Pokja Propinsi. FGD menjadi sarana untuk melakukan triangulasi, kalibrasi di antara 3 kelompok informan ahli.
“Pemilihan informan ahli di setiap propinsi diusulkan oleh Pokja Daerah berdasarkan kriteria yang ada dan diajukan ke Komisi Informasi Pusat. Paparan data, fakta dan peristiwa selama kurun waktu penilaian dimaksudkan untuk memberikan fakta dasar yang sama bagi penelaian setiap informan ahli yang mewakili 3 kelompok berbeda,” jelas Faisal
Pengukuran ada 3 aspek penting mulai dari kepatuhan badan publik pada Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik, mengukur persepsi masyarakat dan kepatuhan pada hasil keputusan sengketa Komisi Informasi. Hasil ini bisa jadi dasar kita untuk dapat mengevaluasi dan berbenah untuk
“Nilai Indeks KIP 2021 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP itu sendiri,” tutupnya. #
Sumber: Dinas Kominfo Kaltim
Comments are closed.