BERITAKALTIM.CO- Reses masa sidang III Anggota DPRD kota Balikpapan Dapil Balikpapan Utara Syarifuddin Oddang digelar di kediaman Ketua RT 14 Muara Rapak Balikpapan Utara, Selasa (5/10/2021).
Reses dihadiri perwakilan Ketua RT Muara Rapak, Lurah Muara Rapak Bima Wibisono, Ketua Forum Muara Rapak Budi Irawan, Ketua LPM Muara Rapak Aspar dan juga Babinsa dan Bhabinkamtibnas Muara Rapak dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Dalam sambutannya, Syarifuddin Oddang yang akrab dipanggil Oddang menghimbau kepada masyarakat meskipun PPKM kota Balikpapan turun ke level II tetap mengingatkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan.
Berbagai aspirasi dikeluhkan oleh warga Muara Rapak mulai dari Pendidikan, perbaikan infrastruktur, Penerangan Jalan Umum, UMKM kreatif.
Ketua RT 10 Suroso menyampaikan terkait kurangnya sarana prasarana pendidikan di Muara Rapak seperti kurangnya sekolah. Dan terkait Izin Mendirikan Tanah Negara (IMTN) yang hampir empat tahun belum terealisasi.
“Sebenarnya IMTN itu selesainya berapa tahun, warga disini IMTN belum ada yang jadi dan terealisasi,” jelasnya.
Ketua RT 22 Indrayati menyampaikan permasalahan terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah tidak pernah diakomodir.
“Telepon ke dinas perhubungan juga tidak pernah ada respon,” urainya.
Ketua RT Eka Ramidi menyampaikan terkait kendala BPJS gratis kelas 3 ya g di terima warga belum merata. “Karena warganya masih membayar BPJS padahal BPJS kelas 3,” ucapnya.
Ketua RT 04 Budi menyampaikan aspirasi terkait Penerangan Jalan Umum agar sesegera mungkin bola lampu di jalan padat karya bisa dinyalakan.
“Karena malam hari gelap di daerah ini,” jelasnya.
Ketua RT 03 Subandrio menyampaikan terkait UMKM kreatif, karena selama ini hanya pembelajaran aja yang diberikan selama ini Tidak ada kelanjutannya.
Terkait berbagai macam permasalahan Oddang menjawab untuk permasalahan pendidikan di kota Balikpapan sangat unik, setiap tahun permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menuai permasalahan. Dan adanya harapan warga yang menginginkan pihak pertamina untuk memberikan lokasinya untuk tempat mendirikan sekolah khususnya wilayah Muara Rapak.
Dan secara normatif bahwa dari beberapa RT yang mengeluh masalah jalan, drainase, PJU itu sudah menjadi momok dari tahun ke tahun. Namun yang menjadi skala prioritas menurut warga Muara Rapak yakni pembangunan sekolah.
“Harapan kami, ada tindak lanjut, nanti kita fasilitasi untuk adakan pertemuan dari Pertamina, Dinas Pendidikan kemudian Komisi 4 DPRD yang membidangi sebagai saksi untuk proses lebih lanjut hibah ke pemerintah kota Balikpapan untuk dibangun sekolah,” jelas Syarifuddin Oddang saat ditemui usai reses, Selasa malam.
Untuk UMKM Kreatif, pihaknya menyarankan untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dan Komisi 2 DPRD yang membidangi. Sedangkan untuk infrastruktur hanya normatif saja, dan melihat apakah usulan itu sudah masuk dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) atau tidak.
Ketika sudah masuk dalam SIPD itu akan dilihat kembali, siapa saja yang pengawal dari DPRD kota maupun provinsi untuk lokasi Muara Rapak.
“Untuk PJU sendiri tidak perlu lagi diusulkan, karena masalah PJU ini hanya soal perbaikan lampunya saja, atau mungkin tidak ada yang diganti,” jelasnya.
Dan untuk merealisasikan di perubahan 2021 ini, dirinya belum melihat SIPD programnya. Apakah teman-teman dari 11 anggota DPRD dapil Utara ada masukan atau tidak. Namun untuk di wilayah Graha Indah sendiri sudah termonitor sebanyak 91 kegiatan untuk anggaran murni 2022.
“Seharusnya yang bisa menjawab itu paling tidak dari LPM yang tahu beberapa titik. Karena itu ada draf dan lokasinya yang dituangkan dari Bappeda ke PU dan disampaikan ke kecamatan, lalu ke kelurahan masing-masing, bahwa ini lokasi yang akan melakukan pembangunan,” ungkapnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.