BERITAKALTIM.CO- Masalah kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar di Kota Samarinda jadi sorotan Komisi III DPRD Samarinda. Adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi, kalangan anggota dewan tidak sependapat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, tentunya regulasi tersebut dibuat dengan tujuan tertentu. Berkaitan disparitas harga antara BBM jenis solar subsidi dan non subsidi yang diperuntukkan bagi industri. Yang menjadi salah satu penyebab utama antrian.
Namun, berkaitan hal ini Angkasa belum sependapat. Menurutnya, hal yang perlu diatur adalah penegasan regulasi tentang pendistribusian BBM jenis solar subsidi.
“Saya kira belum tepat, harusnya sih regulasi. Inikan karena ketidaktegasan regulasi pemerintah dalam memberikan ruang angkutan umum yang subsidi dan industri, harganya terlalu jauh,” terangnya.
Dijelaskan lebih lanjut, BBM jenis solar subsidi dijual dengan harga Rp6 ribu dan solar non subsidi Rp15 ribu. Perbedaan harga mencapai Rp9 ribu itulah yang menjadi masalah, dari adanya kemungkinan penjualan BBM jenis solar subsidi kepada pelaku industri hingga black market.
Menurut politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini, seharusnya ada regulasi yang merupakan jalan tengah yang dapat diambil agar disparitas harga tersebut tidak terlalu besar dan menyebabkan adanya oknum yang melirik keuntungan. Seperti perbedaan tipis harga premium dan pertalite dengan sifat bahan bakar antara premium dan pertamax.
“Saya kira regulasinya juga harusnya dibuat seperti itu, di tengah-tengahnya. Kalau disparitas harga masih terlalu jauh antara subsidi dan non subsidi, kira akan terjadi gejolak di masyarakat.
Di sisi lain, Angkasa menilai, wacana penghapusan BBM jenis solar subsidi akan sangat berpengaruh kepada masyarakat yang sejatinya memang pengguna BBM jenis solar subsidi, seperti angkutan umum. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan bahan pokok yang transportasinya menggunakan solar.
“Kalau solar naik pasti biaya pengiriman juga tinggi, kalau pengiriman tinggi kan harga yang dijual juga tinggi. Seperti di Samarinda, bahan pokok seperti kol kan dikirim dari luar daerah. Otoamtis kalo ogkos transportasi tinggi akan mempengaruhi harga bahan pokok menjadi mahal,” jelasnya.
Wartawan: Rukiah
Comments are closed.