BERITAKALTIM.CO- Pemerintah mulai berhitung kapan dimulainya lelang proyek pembangunan konstruksi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menargetkan proyek akan dimulai pada semester II-2022 atau setelah memasuki bulan Juli.
“Kita mengasumsikan paling kritis mulai awal semester II-2022 itu sudah harus mulai fisiknya, semuanya itu yang akan diprioritaskan. Jadi tentunya lebih cepat lebih baik,” kata Imam Santoso Ernawi dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat, Rabu (2/2/2022).
Dia menjelaskan bahwa sebetulnya pemerintah sudah siap dengan beberapa desain dasar (basic design), termasuk untuk infrastruktur dasar permukiman.
Menurutnya, dengan bermodalkan desain dasar tersebut, semestinya jika sudah ada kejelasan anggaran maka dapat segera dimulai pekerjaan, diawali dengan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Nah kalau kita melihat dari peraturan perundangan yang ada untuk pengadaan barang dan jasa lelang secara reguler seperti biasanya itu paling tidak akan memakan waktu antara 50 sampai 60 hari kurang lebihnya. Itu setelah ada kepastian juga alokasi (anggaran) itu ada di sektor mana, kira-kira seperti itu. Nah dengan dasar itu kemudian kita bisa melakukan lelang,” paparnya.
Secara paralel, lanjut dia dari segi lahan juga mulai ada pembebasan, dan untuk bagian awal akan memanfaatkan kawasan hutan produksi sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur IKN.
Untuk mempercepat dimulainya pembangunan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan alokasi dananya yang dikucurkan ke kementerian/lembaga atau Badan Otorita IKN.
Kemudian yang kedua menyangkut kesiapan lahan yang diyakini lebih mudah karena yang digunakan adalah hutan produksi atau hutan tanaman industri.
“Dan kemudian yang ketiga yang juga penting adalah skema bagaimana pengadaan barang dan jasa. Kalau untuk itu kita antisipasi kurang lebih 2 bulan dari mulainya pekerjaan pelelangan lah, kira-kira seperti itu,” tambahnya.
Sementara Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung hingga 2024 mendatang.
“Di awal semester 2024 itu kita harapkan sudah bisa pindah,” kata Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo dalam diskusi yang sama.
Menurut Roudo, Presiden Joko Widodo sendiri berencana agar pemindahan ibu kota baru, termasuk pindahnya para PNS ke Nusantara bisa rampung sebelum tanggal 16 Agustus 2024. Dengan begitu, upacara hari kemerdekaan 17 Agustus bisa dilakukan di ibu kota baru.
“Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024,” kata Roudo.
Dari masterplan pemindahan ibu kota baru, sebelum melakukan pemindahan PNS pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur dasar yang dibangun seperti air, energi, untuk penduduk-penduduk yang awal. Kemudian juga sarana prasarana pemerintah seperti istana hingga perkantoran kementerian.
Setelah pindah di tahun 2024, dia mengatakan di tahun 2025 hingga 2035 proses penyelesaian pemindahan ibu kota baru bakal dilakukan. Termasuk pemindahan seluruh PNS.
“Di 2025 dan 2035 ini area tangguh, ini proses penyelesaian pemindahan. Kan pre-mover pemerintah dulu, baru nanti ada market baru di sana,” ujar Roudo. #
Wartawan: wong
Comments are closed.