Mahasiswa Desak Terus Kejari Samarinda Usut Kasus Pungutan Puskesmas

oleh -83 Dilihat
Masa aksi AMPL Kalimantan Timur saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari kota Samarinda.

BERITAKALTIM.CO- Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPL) Kalimantan Timur terus melakukan aksi unjuk rasa damai secara rutin di depan kantor Kejaksaan Negeri kota Samarinda (Kejari) Jalan M Yamin.

Aksi dilakukan dalam rangkan menindaklanjuti laporan yang telah pihaknya layangkan di Kejari terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran penanganan Covid 19, khususnya pelaksanaan penarikan dana test PCR dari masyarakat yang dinilai tidak berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam aksi yang dilaksanakan 9 Maret 2020, AMPL menekankan akan terus melakukan pengawalan kasus tersebut hingga ada titik terang. Sehingga tidak ada pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat umum.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada titik terang. Publik harus mengetahui bahwa ditengah pandemi yang melanda kota samarinda terdapat dugaan adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran Covid 19,” tegasnya.

Selain itu, AMPL Kalimantan Timur juga menyoroti perilaku instansi vertikal yang menggunakan APBD kota Samarinda untuk membangun gedung baru dan klinik.

“Kami mengingatkan apabila lembaga penegak hukum telah menggunakan APBD untuk pembangunan fasilitas baik itu gedung baru maupun fasilitas lainnya seperti klinik, maka patut kita nilai secara moral bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan moral yang baik,” paparnya.

Kasus yang menjadi sorotan menyangkut pungutan sebuah Puskesmas di Kota Samarinda dari tes swab antigen dan PCR kepada warga. Nilai pungutan hasil pembayaran warga yang menjalani test tersebut mencapai Rp900 juta, namun diketahui tidak melalui prosedur yang benar.

Sementara Kasi Intel Kejari kota Samarinda, Mohamad Mahdy mengatakan seperti yang pihaknya sampaikan sebelumnya bahwa kasus tersebut sudah ditindaklanjuti. Namun untuk isi dalam materinya tidak dapat disampaikan karena masih proses pendalaman.

“Kita tetap melakukan progres, jadi kalau tadi dikatakan tidak ada tindak lanjut, sudah dalam proses tindak lanjut. Ketika memang ada hasilnya akan kami sampaikan,” ujar Mahdy saat menemui masa aksi.

Selain itu, Mahdy menekankan kepada masa aksi bahwa karena laporan dari AMPL berdasarkan hasil audit LHP, maka pihaknya akan memastikan langkah-langkah tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan atau tidak.

“Untuk kami melihat bahwa apa yang teman-teman sampaikan betu atau tidak adanya kerugian keuangan negara. Seperti yang kami sampaikan bahwa teman-teman dasarnya adalah LHP awal pada tahun 2021, nah langkah tindaknya itu yang masih kami dalami. Apakah telah diselesaikan secara utuh terhadap permasalahan temuan dari LHP tersebut. Jadi sampai saat ini masih dalam pendalaman jadi kami belum bisa menyampaikan kesimpulan, ketika nanti ada kesimpulan akan kami sampaikan,” tegasnya. #

Wartawan: Hardin

No More Posts Available.

No more pages to load.