Aspek Legal Pelabuhan Kariangau Dibahas

oleh -
Suasana rapat membahas Pelabuhan penyebrangan Kariangau Balikpapan. Foto: ist

BERITAKALTIM.CO- Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, MM didampingi Kasubbid Infrastruktur Kebinamargaan Dan Perhubungan Bappeda Provinsi Kaltim, Dedy Pudja Wardana, S.T menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan Kariangau yang dilaksanakan di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur, Senin (25/04/2022).

Rapat dipimpin oleh Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Kaltim, bertujuan untuk melakukan Optimalisasi Peran Pemda Provinsi Kaltim Dalam Pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan Kariangau untuk meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah (PAD) Provinsi Kaltim dari sektor perhubungan.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Arih Frananta Filifus Sembiring, S.IP. mengharapkan saran, masukan, dan tanggapan dari Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kaltim terkait upaya peningkatan PAD dari optimalisasi tersebut.

Kepala Bappeda Provinsi Kaltim turut serta memberikan tanggapan terkait upaya optimalisasi yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim tersebut.

“Aspek legal menjadi poin yang sangat penting untuk diidentifikasi terhadap dasar hukum yang telah ada, dan mempersiapkan aspek legal pendukung dalam upaya melakukan optimalisasi Peran Pemda Provinsi Kaltim Dalam Pengelolaan Pelabuhan Penyebrangan Kariangau untuk meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah (PAD) Provinsi Kaltim dari sektor perhubungan itu,” disampaikan Prf Dr HM Aswin, Kepala Bappeda Kaltim memberikan tanggapan.

Untuk diketahui, beberapa Dasar Hukum yang mendasari upaya optimalisasi tersebut ialah UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU 17/2018 tentang pelayaran, dan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diakhir rapat koordinasi tersebut, Sekda Provinsi Kaltim menyampaikan sangat mengapresiasi upaya untuk optimalisasi peningkatan PAD, namun perlu dilakukan identifikasi kembali, sesuai dengan prosedur, dan memenuhi unsur legalitas yang baik.

Untuk membahas lebih lanjut, akan dilaksanakan rapat lanjutan lebih mendalam dan detail bersama dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dilingkungan Pemprov Kaltim. #

Editor: wong

No More Posts Available.

No more pages to load.