Perda Pajak Hiburan Mau Direvisi, Raperda Produk Halal Masuk Pembahasan Akhir

oleh -
Rapat Paripurna DPRD Balikpapan tentang penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta dilanjutkan jawaban pendapat akhir Wali Kota terhadap Perda Jaminan Produk Halal. FOTO : Thina/Beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan yang diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Muhaimin, menggelar Rapat Paripurna di ruang rapat gabungan secara virtual, pada Selasa (19/4/2022) siang.

Adapun agendanya, penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta dilanjutkan jawaban pendapat akhir Wali Kota terhadap Perda Jaminan Produk Halal.

Wakil DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle yang memimpin jalannya paripurna mengatakan, terkait perda pajak hiburan dinilai terlalu berat bagi para pengusaha, sehingga selanjutnya akan dijadikan pembahasan kembali oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan.

“Sebelumnya kami sudah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pengusaha hiburan, dan mereka merasa pajak hiburan ini terlalu memberatkan bagi mereka (pengusaha, red),” katanya kepada media seusai Paripurna.

Dijelaskannya, pajak-pajak tersebut ialah, jasa perhotelan dengan tarif 10 persen, jasa parkir dari 30 persen turun menjadi 10 persen, jasa hiburan malam (pub, diskotik, club) 60 persen, karoeke 45 persen, karoeke keluarga 40 persen, Mandi uap dan SPA 40 persen, bioskop 30 persen, permainan ketangkasan 20 persen, pusat kebugaran 40 persen menjadi 10 persen.

“Ini masih draf. Jadi ada yang tetap, naik dan turun. Dan akan kami diskusikan kembali ke teman-teman Bapemperda,” sambungnya.

Kemudian, pihaknya nantinya akan kembali melakukan RDP dengan para pengusaha khusunya pelaku usaha hiburan malam, guna menghindari kecurigaan rekayasa laporan yang diterbitkan.

“Demi menghindari kucing-kucingan, alangkah baiknya kami sepakati saja pajak hiburan malam ini janganlah ditetapkan 60 persen, tapi ada level tertentu supaya transparan, sehingga tidak ada lagi penggandaan laporan,” ucap Sabaruddin.

Terkait perda jaminan produk halal, Sabaruddin mengatakan, ini bukan untuk komunitas tertentu saja tetapi sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam perlindungan terhadap kualitas produk yang beredar di pasaran dan dikonsumsi masyarakat.

“Makanya kami minta ada keterlibatan pihak terkait dalam proses penyelesaian perda ini. Kami ingin produk hukum DPRD ini sifatnya melindungi semua pihak bukan terbatas komunitas tertentu,” ucapnya.

Menurut Sabaruddin perda jaminan produk halal ini merupakan turunan UU nomor 33 tahun 2014 namun tetap mengacu pada kearifan lokal terhadap produk UMKM yang ada di daerah. Sementara dalam UU cipta kerja, sertifikat halal untuk semua produk difasilitasi oleh pemerintah dan digratiskan. Namun yang jadi persoalan sejauh mana proses sertifikasi itu bisa disiapkan secepatnya bagi UMKM hingga industri rumah tangga di Balikpapan.

“Kita ini prinsipnya adalah penyelenggaraan produk halal dari hulu ke hilir. Dari bahan baku, produksinya sampai distribusinya ke masyarakat. Jadi perda ini sifatnya memfasilitasi produsen yang kecil agar cepat dapat sertifikasi halal. Karena amanah dari UU cipta kerja itu ditanggung pemerintah setempat,” jelasnya.

Sabaruddin memastikan keberadaan perda jaminan halal ini akan memperkuat keberadaan UMKM di Balikpapan dan memberikan rasa aman bagi para konsumen baik yang muslim maupun non muslim. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap kualitas produk yang beredar di pasaran dan dikonsumsi masyarakat.

“Ini kan sebenarnya dalam rangka memperkuat UMKM dan memberikan rasa nyaman buat konsumen. Rasa aman bahwa ini produk higienis dan halal bagi masyarakat,” ucapnya.

Sabaruddin menambahkan, untuk Perda jaminan produk halal adalah inisiatif DPRD Balikpapan, dan sudah berlaku setelah ditetapkan bersama-sama.

“Jadi dengan penetapan perda ini, produk-produk higienis yang ada di Balikpapan sudah terjamin kehalalannya berdasarkan BPOM dan MUI, serta sudah ada payung hukumnya,” akunya.

“Tadi kami sudah tandatangani bersama-sama, sah. Tinggal sosialisasinya lagi kepada teman-teman baik dari pemerintahan maupun legislatif,” tutupnya. #

Wartawan: Thina

No More Posts Available.

No more pages to load.