BERITAKALTIM.CO- Kepala Desa Muara Kaman Ulu, Hendra SPd, menjelaskan, tahun 2022 desanya mendapat kucuran dana desa (DD) sebesar Rp862.700.000. Dengan anggaran sebesar itu membuat para perangkat desa harus kreatif.
Perangkat desa dimaksud adalah kelembagaan pemerintahan Desa, termasuk di dalamnya ada BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Unsur lain yang menjadi pendukung ada PKK dan juga BUMDes (Badan usaha milik desa).
“Kalau berdasarkan aturan. Pemerintahan desa itu sudah diamanahkan dalam beberapa sektor yang berdampak pada penganggaran. Misalnya anggaran untuk kesehatan terkait covid-19 sebesar 8 persen dari APBDes,” ucap Hendra kepada beritakaltim saat mewawancarainya, beberapa waktu lalu.
Amanah lainnya, pengalokasian 40 persen untuk BLT (bantuan langsung tunai) desa. Dana bantuan bagi yang warga yang tidak mampu sebesar Rp300 ribu per KK (Kepala Keluarga).
Kemudian, ada lagi 20 persen untuk sektor ketahanan pangan dan nabati, serta sisanya sebesar 33 persen APBDes untuk pembangunan fisik, perawatan, RTLH (rumah tidak layak huni). Per rumah dialokasikan Rp35 juta.
“Jadi, semua teralokasikan. Tugas kita bersama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan desa agar APBDes juga naik setiap tahunnya,” ujarnya.
Instrumen yang mampu untuk menaikkan APBDes, diakui Hendra, adalah BUMDws atau badan usaha milik desa. Di Desa Muara Kaman Ulu sudah ada BUMDes dengan nama Gerbang Pemuda.
BUMDes gerbang Pemuda ini dibantu modalnya dari APBDes sebesar Rp168 juta. Rencananya dana itu untuk membuka apotik, karena sudah ada Puskesmas yang memerlukan suplai obat dari apotik.
“Saat ini BUMDes masih terus mencari pendapatan. Selain apotik itu, BUMDes juga memiliki 6 ruko (rumah toko) yang masih kosong untuk disewakan,” ucap Hendra. Dia menjelaskan BUMDes di desa meraka baru saja terbentuk tahun 2020 lalu.
Usaha lain yang dirintis oleh BUMDes, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkembunan di daerah itu. Misalnya dengan perusahaan PT SKL (Sawit Kaltim Lestari) di mana BUMDes bekerjasama mendapat SPK (surat perintah kerja) sebagai pembeli buah sawit.
“Ini tinggal kami jalankan,” ujarnya lagi.
Desa Muara Kaman Ulu berpenduduk sekitar 3.955 jiwa atau 1.046 KK (Kepala Keluarga). Diakui Hendra menyangkut infrastruktur di desanya masih cukup baik. Khususnya menyangkut jalan-jalan di ibu kota kecamatan.
“Kita kan ada jalan provinsi dan jalan kabupaten yang tidak boleh dimasuki oleh dana desa,” kata dia.
Persoalan yang masih mengganjal pemerintahan desa, menurut Hendra, terkait dengan RTLH (rumah tidak layak huni). Jumlahnya menurut data mereka masih ada 63 rumah. Sehingga mereka mengusulkan kepada Dinas PU (Pekerjaaan Umum) untuk dibantu melalui anggaran APBD Kukar.
“Yang saya dapat tahun 2022, ketika saya menjadi kepala desa, di desa kami saat ini ada 63 rumah tidak layak huni. Mulai dari rumah rakit sampai rumah biasa. Tahun 2020 saya bisa membangunkan 3 unit rumah, tahun 2021 dapat 3 juga dan tahun 2022 ini ada 4 unit. Karena itu saya usulkan ke Dinas PU untuk Perumahan Pemukiman sampai akhirnya dapat untuk memperbaiki 52 rumah dengan anggaran Rp1.040.000.000. Jadi, bantuan per rumah sekitar Rp20 juta termasuk pajak,” kata Hendra. #
Wartawan: Hardin
Comments are closed.