BERITAKALTIM.CO- Muhammad Najib gelar kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan masa persidangan II tahun 2022 di kediaman Wiwin RT 17 kilo 12 Karang Joang, Balikpapan Utara, Selasa (21/6/2022).
Puluhan warga mendatangi Reses dan menyampaikan aspirasinya mulai dari persoalan lahan , pengurusan IMTN, pendidikan dan pengurusuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah (SPP-IRT).
Usulan persoalan tanah disampaikan oleh Sugiarto Warga RT 21 mempertanyakan ke dinas pertanahan dan penataan ruang kota (DPPR) kenapa pengurusan IMTN proses legalitasnya lama hampir dua tahun belum ada kejelasan.
“Kasihan warga yang rumahnya jauh, bolak balik kesana, harusnya prosedur IMTN di permudah, tidak memakan waktu lama,” katanya.
Lain lagi dengan usulan Bambang Warga RT 17 mempertanyakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tertera di Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya, Dirinya mengancam tidak akan membayar PBB. “Lahan sudah dikurangi pemerintah untuk Bufferzone kenapa masyarakat yang bayar pajaknya, biar aja PBB tidak akan saya bayar,” katanya.
Masih dengan persoaln lahan, Ismoyo Warga Rt 17 mempertanyakan kepada pihak DPPR jika segel dibawa pemerintah waktu perluasan waduk , masyarakat meminta ke siapa?.
“Waktu itu segel diminta, sampai sekarang belum dikembalikan, padahal warga tetap bayar pbb, kita tanya kemana,” ucapnya.
Usulan masalah pengurusan SPP-IRT dilontarkan Suparti warga RT 17 mengatakan warga dilingkungan sini mayoritas pembuat tape singkong dan ingin mengurus perijinannya tetapi gagal terus. “Susahnya pengurusan izin, syaratnya banyak sekali, bisakah untuk dipermudah,” katanya.
Persoalan klasik tiap tahun disampaikan oleh Muhammad Solikhin Warga RT 17 mempertanyakan susahnya mencari sekolah membuat motivasi anak down karena kawasan ini bukan zonasi. ” Mau anak pintar seperti apa juga tidak masuk SMP negeri karena tidak ada zonasinya disini,” urainya.
Menyikapai permasalahan warga terkait persoalan lahan, Najib panggilan akrabnya mengatakan, di kelurahan Karang Joang ini memang mempunyai history lahan yang beragam mulai dari pembebasan lahan waduk yang bermasalah, kawasan hutan lindung dan kawasan transmigrasi.
“Beberapa warga pernah menyerahkan segel ke BPN tapi sampai hari belum kembalikan karena alasan hutan lindung, ada juga pembebasan waduk tetapi segelnya tidak dipecah sehingga mereka susah untuk urus IMTN dan mereka tetap bayar PBB, “jelasnya.
Untuk nilai NJOP, Najib berharap agar pihak Dispenda segera validasi data PBB meskipun seharusnya warga yang mendatangi dinas terkait. Karena jauhnya lokasi perlunya sosialisasi ke warga, supaya warga mau membayar pajak.
“Lahan sudah dibebaskan untuk waduk, tapi mereka tetap bayar Dan akhirnya mereka tidak membayar, berarti PAD nantinya tidak valid,” ucapnya.
Terkait pendidikan, ini masalah klasik tiap tahun, keinginan warga yang mata pencaharian petani mengeluhkan masalah zonasi sekolah sehingga jauhnya sekolah menjadi beban transport orang tua.
“Mereka berharap ada pembangunan sekolah, penambahan rombel sudah dalam tahap pelaksanan yang berdasarkan kemampuan anggaran,” urainya.
Terkait izin usaha, Najib katakan, ibu-ibu didaerah ini menginginkan pengurusan izin karena turun temurun usaha meraka disini pembuatan tape singkong . “Ingin urus ijin usaha, mau urus kesana jauh, sosialisasi kurang,” ucapnya.
Adanya program Si Jempol memudahkan pengurusan izinya, Najib katakan, seharusnya dinas perizinan bisa menjemput ke sini. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.