Fraksi PPP Soroti Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

oleh -
Fraksi PPP menyampaikan usulan kepada pimpinan sidang DPRD Kukar. Foto: ist

BERITAKALTIM.CO- Usulan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapat sorotan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutim.

Hal itu terutang dalam pemandangan fraksi partai berlambang kabah tersebut, pada Rabu (8/6//2022). Sidang yang dipimpin Wakil Ketua II Arfan itu, dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kutim, seperi Plt Asisten Kesra Rizali Hadi dan sejumlah Kepaa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.

Melalui juru bicaranya Imam Tarmudji menyampaikan, dengan adanya regulasi tersebut diharapkan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih detail dan akuntabel.

“Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban hingga pengawasan, harus dilakukan secara transparan,” kata Imam Tarmudji.

Fraksi yang memiliki sembilan kursi di lembaga legislatif Kutim ini mengatakan, Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan nantinya, jika sudah disahkan menjadi Perda, bisa menjadi pijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, sehingga bisa dilakukan reformasi keuangan.

“Dalam penggunaan keuangan daerah memanfaatkannya untuk kebutuhan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di pedesaan. Sebab, seluruh pedesaan khususnya di kecamatan terjauh, belum terjamah pembangunan yang merata.

Diharapkan dalam penggunaan keuangan daerah, eksekutif memprioritaskan dalam perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19. Sebab, hingga sekarang ini, masih banyak masyarakat yang kondisi ekonomisnya masih belum pulih, terutama UMKM yang tersebar di daerah-daerah.

Walau mendapat sorotan dari Fraksi PPP yang memiliki jumlah terbesar kursinya di legislatif Kutai Timur, namun secara keseluruhan tujuh fraksi yang memiliki kursi di DPRD itu sepakat meneruskan usulan Raperda tersebut ke pembahasan berikutnya.

Fraksi-fraksi itu selain PPP, ada juga Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, Amanat Keadilan Berkarya dan fraksi Kebangkitan Indonesia Raya. #

Wartawan: Ardi | adv

No More Posts Available.

No more pages to load.