Pandangan Herdiansyah Hamzah tak Lengsernya Makmur dari Kursi Ketua DPRD Kaltim

oleh -414 Dilihat
Herdiansyah Hamzah dan Makmur HAPK.

BERITAKALTIM.CO- Polemik pergantian ketua DPRD Provinsi Kaltim masih sangat dinamis, hal itu dapat terlihat dari masih kokohnya Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim, walaupun DPP Partai Golkar telah mengeluarkan SK pemberhentian dari ketua DPRD.

Pengamat Hukum Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menguraikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dinilai tidak melegitimasi upaya melengserkan Makmur HAPK dari jabatan ketua DPRD Kaltim. Putusan perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 yang diajukan Hasanuddin Mas’ud itu bisa diartikan tidak dapat memengaruhi proses pergantian ketua DPRD Kaltim.

Sepanjang masih ada upaya hukum di pengadilan dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, setiap proses atas usulan penggantian pimpinan di Karang Paci —sebutan DPRD Kaltim dinyatakan batal demi hukum. Termasuk sidang paripurna yang telah dilakukan DPRD Kaltim sebelumnya

Pengamat Hukum Kaltim Herdiansyah Hamzah memberikan beberapa catatan berkaitan putusan perkara nomor 31/PUU-XX/2022 perihal pengujian Pasal 112 Ayat (4) UU 23/2014 yang dibacakan MK pada Selasa (31/5/2022) lalu. Dia menyampaikan, hal pertama yang harus dipahami dalam membaca putusan MK, tidak hanya amar putusannya, tapi juga pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang sifatnya juga mengikat.

“Kalau kita baca pertimbangan hukum MK pada halaman 26, secara eksplisit bahwa selama proses hukum yang ditempuh berkenaan dengan pergantian pimpinan DPRD itu belum selesai, maka proses politik melalui paripurna belum bisa dilakukan,” urainya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Senin (6/6/2022).

Ia pun mengutip pendapat MK, yang menjadi dasar argumentasinya tersebut. Pada halaman 26 putusan perkara Nomor 31/PUU-XX/2022. Menurut Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (4) UU 2/2011 perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai politik dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, proses berikutnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan.

Putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan kasasi yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung (vide Pasal 33 UU 2/2011). Dengan demikian, dalam hal terdapat proses hukum berkenaan dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses politik melalui rapat paripurna DPRD.

“Pertanyaannya, apakah proses hukum itu sudah selesai? Jika belum, maka pergantian pimpinan DPRD belum bisa atau tidak sah dilakukan. Itu menurut MK dalam pertimbangan hukumnya, yang sifatnya mengikat dan harus ditaati DPRD Kaltim,” papar dosen yang akrab disapa Castro itu.

Catatan keduanya, ulasnya ialah menurut MK, partai politik memang punya hak mengusulkan pergantian pimpinan DPRD dari partainya. Namun, harus diingat, usulan pergantian itu harus dengan alasan yang rationable dan berbasis evaluasi kinerja. Bukan atas dasar suka atau tidak suka. Sebagaimana yang juga dimuat halaman 26 putusan perkara Nomor 31/PUU-XX/2022.

“Hal ini karena pimpinan DPRD itu sudah milik publik, bukan lagi milik partai semata. Jadi usulan pergantian tidak boleh dilakukan semena-mena. Jadi usulan pemberhentian tanpa dasar dan alasan yang memadai, maka usulan itu tidak sah secara hukum,” jelas pria berkacamata itu.

Catatan ketiga yang bisa dia simpulkan dalam putusan perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 itu, MK memutuskan bahwa frasa “diresmikan dengan keputusan menteri” dalam Pasal 112 Ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan itu tercantum dalam halaman 30 putusan MK. Dan dikualifikasikan sebagai jenis putusan MK yang sifatnya “inkonstitusional bersyarat”. Artinya, sepanjang proses hukum pergantian itu sudah selesai, maka tidak ada alasan bagi mendagri untuk tidak meresmikan pemberhentian ketua DPRD.

“Pendapat MK dalam pertimbangan hukum itu jelas. Kalau proses hukum belum selesai, maka proses politik melalui paripurna tidak bisa dilakukan. Kalau dipaksa, maka keputusan DPRD atas hasil paripurna, batal demi hukum. Politikus di Karang Paci ini harus belajar baca pertimbangan hukum MK secara utuh, jangan hanya baca amar putusannya saja. Sebab, baca amar putusan tanpa baca pertimbangan hukumnya, itu seperti makan tanpa minum. Keselek entar,” pungkasnya.

SUDAH SELESAI DI PN SAMARINDA

Jauh hari sebelumnya, salah seorang kuasa hukum DPD Partai Golkar Kaltim, Lasila, menyampaikan sudut pandang hukum atas status Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Menurutnya, upaya mempertahankan jabatan itu, hanya proses mengulur-ngulur waktu saja.

“Saya hanya bisa memberikan pandangan dari sudut hukum. Dari sejak ada keputusan mahkamah partai golkar, sebenarnya masalah sudah selesai. Pak Makmur harus berhenti jadi ketua dan kembali ke fraksi untuk ditugaskan di tempat lain di legislatif,” ucap Lasila dalam perbicangan dengan Wartawan Beritakaltim.co, Minggu (15/05/2022).

Masalah jabatan Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim berawal dari turunnya Surat Keputusan Partai Golkar untuk mengganti posisi mantan Bupati Berau dua periode itu sebagai Ketua DPRD Kaltim. Makmur keberatan diganti dan melayangkan protes melalui mekanisme internal ke Mahkamah Partai Golkar.

Tapi gugatan Makmur di Mahkamah Partai kandas. Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengganti Makmur sebagai Ketua DPRD Kaltim dianggap sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.

Masih belum terima dengan keputusan Mahkamah Partai, Makmur menempuh jalur perdata dengan menggugat ke Pengadilan Negeri Samarinda. Gugatan perdata khusus dengan nomor registrasi 204 tahun 2021 itu mengenai sengketa politik, berakhir dengan tidak diterimanya gugatan Makmur.

Setelah gagal melalui Pengadilan Negeri Samarinda, Makmur dan tim hukumnya membuat gugatan baru ke PN Samarinda juga dengan nomor registrasi 02 tahun 2022. Kali ini gugatannya terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan pimpinan Golkar terhadapnya. Gugatan katagori perdata biasa tersebut masih bergulir di pengadilan. #

Wartawan: Heriman
Editor: charle

No More Posts Available.

No more pages to load.